Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai rencana demo DPRD yang akan dilakukan Persaudaraan Alumni 212 pada Jumat (8/3/2019) sarat dengan politik. Dia melihat ada oknum yang mengadu domba masyarakat dengan DPRD.
Gembong merasa heran lantaran demo tersebut baru dugelar sekarang padahal keberadaan PT Delta Djakarta Tbk yang memproduksi bir tersebut sudah ada sejak lama.
"Sangat politis memang. Maka seolah - olah sekarang DPRD mau diadu dengan rakyat," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (8/3/2019).
Dia juga melihat sikap Gubernur DKI Anies Baswedan yang melemparkan polemik ini ke masyarakat juga membuat suasana semakin kisruh.
Baca Juga: PA 212 Demo DPRD Soal Saham Bir, Anies: Itu Bagian Aspirasi Masyarakat
"Yang perlu diingat, Anies itu gubernur rakyat DKI Jakarta," tegas Gembong.
Anggota Komisi A DPRD DKI tersebut menilai Anies seharusnya menyerahkan kajian penjualan saham 26,25 persen kepada DPRD agar segera bisa diproses, bukan melemparnya kepada masyarakat Jakarta
"Orang enggak ada kajiannya kok, itu punya rakyat Jakarta loh. Itu aset rakyat Jakarta, ketika itu mau dilepas ya tentunya harus ada kajian," tutupnya.
Untuk diketahui, Anies Baswedan pernah berjanji akan melepaskan saham di PT Delta Djakarta Tbk. Janji tersebut diucapkan Anies saat mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta.
Pada April 2018, Anies bersama wakilnya saat itu, Sandiaga Uno sudah sepakat dan sudah memulai proses penjualan kepemilikan saham tersebut. Namun, hingga kini saham PT Delta Djakarta Tbk masih belum bisa terjual karena belum mendapat restu dari DPRD DKI.
Baca Juga: Awas Macet Selama PA 212 Demo DPRD DKI, Ini Pengalihan Lalu Lintasnya
Saham tersebut senilai 26,25 persen, di mana secara administrasi, kepemilikan itu terbagi pada dua nama yang berbeda, yaitu Pemprov DKI 23,34 persen dan BP-IPM 2,91 persen (sudah dibubarkan pada tahun 2013).
Dividen yang didapat dari PT Delta Djakarta rata-rata Rp 38 miliar setiap tahunnya. Namun jika saham dijual, maka akan ada dana segar yang didapat Pemprov DKI sebesar Rp 1 triliun. Sementara jika ingin mendapatkan deviden Rp 1 triliun, Pemprov DKI harus menunggu lebih dari 30 tahun lagi.
