BNPB Ajak Ulama untuk Tanggulangi Kebakaran Hutan, Apa Tugasnya?

Selasa, 05 Maret 2019 | 06:45 WIB
BNPB Ajak Ulama untuk Tanggulangi Kebakaran Hutan, Apa Tugasnya?
Petugas BNPB Riau membagi-bagikan masker kepada anak-anak sekolah. (Istimewa/Riauonline.co.id)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengajak ulama dan tokoh agama dalam menanggulangi kebakaran hutan di Riau. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Doni Monardo meminta Satuan Tugas Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau untuk tidak melupakan peran tokoh.

Riau memiliki masyarakat yang religius sehingga pendekatan dari agama penting untuk meningkatkan kesadaran untuk tidak membakar lahan dan hutan. Doni mengatakan, pembakaran hutan dan lahan sangat merugikan semua makhluk hidup, memusnahkan plasma nutfah, dan menghasilkan asap yang mengganggu kesehatan manusia.

“Perlu pendekatan ulama, Satgas ke depan harus libatkan ulama,” kata Doni Monardo di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin.

“Jangan hanya berikan sanksi pada masyarakat karena jumlahnya sangat banyak, penjara akan penuh. Pendekatan agama, sosial, dan kultural dalam pencegahan punya peran yang penting," lanjutnya.

Baca Juga: Kepala BNPB Sebut Jawa Barat Supermarket Bencana

Dalam kunjungannya ke Riau, Doni Monardo turut menghadiri Rakor Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Bengkalis. Pada acara tersebut, Doni menyatakan Karhutla di Indonesia penyebabnya adalah 99 persen ulah manusia dan satu persen adalah alam seperti cuaca panas.

"Antara lain, tidak sengaja karena buang puntung rokok atau membakar sampah, disengaja karena ingin membuka lahan, dan disengaja karena dibayar. Alasannya adalah dampak kurangnya lapangan kerja" katanya.

Permasalahan utama orang membakar, lanjutnya, adalah karena faktor ekonomi masyarakat. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan lahan yang subur di Riau dalam meningkatkan komoditas ekonomi rakyat seperti kopi, lada, dan sebagainya, sehingga terbuka lapangan kerja untuk masyarakat. Contohnya pasar lada yang setiap tahun nilainya sampai dengan 16 miliar dolar AS.

Upaya pencegahan dan mitigasi akan lebih baik dan efektif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2015, kerugian ekonomi Indonesia mencapai sekitar Rp221 triliun atau dua kali lipat akibat kerugian ekonomi di bencana tsunami di Aceh. Korban akibat bencana melampaui korban perang, selama 18 tahun (2000-2018) mencapai 1.220.701 orang yang meninggal.

Selain Kepala BNPB Doni Monardo sebagai pembicara kunci pada rapat kordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Bengkalis tahun 2019 di kantor Bupati Bengkalis didampingi juga oleh Gubernur Riau, Syamsuar.

Baca Juga: BNPB: Gempa 5,9 SR di Pesisir Selatan Jatim Tak Timbulkan Kerusakan

Bustami HY selaku Sekretaris Daerah yang mewakili Bupati Bengkalis. Kepala BMKG Dwikorita. Haris Gunawan dari Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Raffles dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Wakil Asops Panglima, Khairil Lubis.

Gubernur Riau, Syamsuar dalam sambutannya mengatakan Pulau Bengkalis adalah pulau terluar dari Riau, selain Karhutla ancaman bencana lainnya adalah abrasi.

"Terima kasih atas kunjungannya ke Riau, komitmen kami mencetuskan Riau Hijau. Sesuai arahan Presiden tidak ada pembukaan lahan baru, dan kami berkomitmen tentang hal tersebut, karena sudah ada 2,8 juta hektare lahan sawit dan Riau merupakan terbesar di Indonesia,” kata Syamsuar.

Bustami HY selaku Sekretaris Daerah yang mewakili Bupati Bengkalis menjelaskan Kebakaran hutan dan lahan dapat dihentikannya atau dikurangi jumlahnya.

"Seluruh komponen bertanggung jawab menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan termasuk forkopimda, kepala dusun dan masyarakat" ujarnya.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, menjelaskan bulan Juni-September 2019 akan terjadi kemarau panjang, selain tahun ini adalah musim El Nino meski sifatnya lemah. "Bengkalis masuk pada bulan Juni perkiraan musim kemaraunya dan Riau akan dimulai Maret akhir,” katanya.

Satelit yang memantau baru bisa diupdate enam jam sekali, dan baru dapat dipublish dalam 24 jam. Untuk itu diantisipasi dengan mendeteksi titik panas (hotspot) setiap 10 menit, dengan www.satelit.bmkg.go.id. namun memiliki kelemahan, baru dapat mendeteksi zona lebih dari 500 meter persegi.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan, luas Karhutla sudah lebih dari 1.300 hektare di Riau. Kebakaran banyak terjadi di daerah pesisir seperti Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir dan Kota Dumai. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI