Jokowi: Pemerintah Akan Legalkan Perkawinan Sejenis, Apa Lagi Ini Coba?

Rabu, 27 Februari 2019 | 16:30 WIB
Jokowi: Pemerintah Akan Legalkan Perkawinan Sejenis, Apa Lagi Ini Coba?
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi memberi semangat kepada ribuan pengusaha Semarang. (Suara.com/Adam Iyasa)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Jokowi mempertanyakan pertanyakan soal adanya isu pemerintahannya akan melarang suara azan. Jokowi merasa harus merespon isu yang beredar itu. Itu dihembuskan emak-emak di Karawang yang menyatakan Jokowi menang kawin sejenis sah.

Jokowi mengatakan itu dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

"Kita harus berani respons. Misalnya pemerintah akan larang azan. Logikanya masuk atau ngga masuk? Nggak masuk tapi survei kami 9 juta lebih masyarakat percaya. Saya sudah bisik-bisik dengan Kyai Maruf Amin. Bagaimana mencegah ini? Pemerintah juga akan legalkan perkawinan sejenis. Apalagi ini, coba," kata Jokowi.

Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan kepada peserta Munas Alim Ulama dan Konbes NU untuk menangkal penyebaran berita hoaks dan fitnah jelang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Baca Juga: Demokrat: Bebaskan Emak-Emak Penyebar Isu Jokowi Menang Kawin Sejenis Sah!

"Saya titip ini direspons dengan baik oleh NU. Terutama kalau ada fitnah isu-isu yang dari pintu ke pintu. Sudah dari pintu ke pintu dari rumah ke rumah. Kalau yang disampaikan ajakan kebaikan silakan nggak apa-apa. Tapi kalau yang disampaikan adalah hal-hal yang meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat ini yang harus dicegah dan direspons," ujar Jokowi dalam sambutannya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, jika berita-berita hoaks atau fitnah tidak ditangkal, dapat membahayakan keutuhan berbangsa dan bernegara. Pasalnya kata Jokowi, 9 juta lebih masyarakat mempercayai berita hoaks.

"Kalau hal-hal itu tidak direspons dan kita diam, masyarakat akan termakan. Sekali lagi survei 9 juta lebih masyarakat percaya sehingga kita harus bicara. Kalau yang percaya 20 - 30 kita diamkan nggak papa. Kalau sudah jutaan harus kita jelaskan. Ini kabar berbahaya bagi keutuhan berbangsa dan bernegara," tandasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI