Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyangkal tuduhan dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang menyebut rotasi jabatan besar-besaran di Pemprov DKI berbau politis. Anies menyebut Prasetyo sedang berimajinasi dengan mengaitkan adanya dugaan politisasi terkait perotasian ratusan pejabat di Pemprov DKI.
"Imajinasi orang boleh-boleh saja ya kita tidak bisa mengarang pikiran orang," ucap Anies saat ditemui wartawan di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (27/2/2019).
Anies mengatakan rotasi jabatan tidak bisa dikaitkan dengan politik karena gubernur sebenarnya memiliki wewenang untuk merotasi struktur organisasi di Pemprov DKI dalam periode 6 bulan sebagai bentuk evaluasi kinerja.
"Pilkada itu kapan ya? (2017) sekarang? (2019), nah itu udah terjawab langsung. Artinya sebetulnya Gubernur punya wewenang melakukan rotasi 6 bulan setelah menjabat dan lalu kalau misalnya urusannya Pilkada ya saat itulah kan ini tidak. Ini soal kinerja tahun," kata Anies.
Baca Juga: Ingin Hidup Panjang Umur, Perbanyak Konsumsi Makanan-makanan Ini Ya!
Sebelumnya, Prasetio Edi Marsudi mengatakan ada kejanggalan dari perombakan jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Anies Baswedan. Rotasi ini disebut lelaki yang akrab disapa Pras itu berbau politis.
Terkait tudingan itu, dia mempertanyakan banyak camat dan lurah yang turun jabatan menjadi sekretaris dalam rotasi besar-besaran yang dilakukan oleh Anies pada Senin (26/2/2019) kemarin.
"Pertanyaannya kalau ada camat jadi sekcam (sekretaris camat) atau lurah jadi sekkel (sekretaris kelurahan). Ini aneh ini buat saya. Dan tempat-tempat itu (lokasi pemindahan) kok berbaunya politis sekali," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (26/2/2019).
Politikus PDI Perjuangan ini menganggap rotasi yang dilakukan Anies sudah masuk ke persoalan suka atau tidak suka, bukan penilaian objektif kinerja.
Baca Juga: Pacarnya Meninggal, Wanita Ini Dapat Pesan Mengejutkan
