Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk belajar menyusun perencanaan keuangan sebelum mengambil dan menggunakan uang bansos.
"Kalau sudah ditransfer harus ada perencanaannya. Misalnya ambil Rp 800 ribu yang Rp 500 ribu untuk dana pendidikan anak, yang Rp 300 ribu disisihkan untuk mengembangkan usaha," tutur Jokowi.
Hal tersebut ia ungkapkan dihadapan 1.257 KPM PKH di Gedung Patra Graha, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin, (25/2/2019).
"(Penggunaannya) Harus direncanakan, jangan mendadak-mendadak. Begitu tahu ada uang PKH ditransfer langsung bingung mau dipakai apa ya. Jangan seperti itu," kata Jokowi.
Baca Juga: Kemensos Susun Strategi Sosialisasikan Program Prioritas Nasional
Ia juga berharap melalui bimbingan oleh Pendamping PKH, ibu-ibu bisa merencanakan keuangan dan menggunakan dana bansos dengan baik.
"Dikalkulasi dulu penggunaannya, harus yang benar-benar bermanfaat," katanya.
Jokowi lantas mengundang tiga KPM untuk maju kedepan dan menanyakan perihal penggunaan uang PKH.
Ibu Darsinah dari Gumilir, Cilacap mengaku di dalam rekeningnya masih terdapat Rp1.150.000 dan diambil Rp50 ribu untuk beli susu anaknya. Sisanya disimpan di rekening dan diambil sewaktu-waktu harus membayar biaya sekolah anak.
"Ini jempol namanya. Kalau belum membutuhkan tolong di rem dulu. Jangan kalau sudah ditransfer langsung dihabiskan. Hati-hati. Karena suatu saat diperlukan uangnya bisa diambil," terang Jokowi.
Baca Juga: Perangi Kemiskinan, Kemensos Naikkan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat
Ia juga menegaskan mengenai penggunaannya harus betul-betul tepat sasaran.
"Jangan sampai uang PKH untuk membeli hal yang kurang prioritas," katanya tersenyum lebar.
Aksi Presiden ini pun sontak mengundang gelak tawa ibu-ibu. Mereka bertepuk tangan riuh melihat sang Presiden. Suasana tampak akrab dan tidak berjarak.
Jokowi hadir di tengah-tengah ibu-ibu pukul 12.00 WIB. Peserta yang hadir dalam acara ini sebanyak 1.257 orang. Terdiri dari 500 ketua kelompok PKH perwakilan dari 16 kecamatan di Kabupaten Cilacap, 757 KPM PKH yang berasal dari tiga kecamatan yaitu Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Cilacap Selatan, dan 243 SDM PKH dan BPNT.
Jokowi juga meninjau pameran produk usaha rumahan karya ibu-ibu dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH, melihat proses pengambilan uang oleh KPM di ATM Mobile Bank Mandiri, dan transaksi ibu-ibu penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tengah membeli beras dan telur.
Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya menjelaskan nilai bantuan sosial untuk Provinsi Jawa Tengah Tahap I Tahun 2019 adalah Rp2 triliun terdiri dari PKH sebesar Rp1,7 triliun untuk 1.449.066 keluarga dan BPNT sebesar Rp284 miliar untuk 2.583.813 keluarga.
Sementara bantuan sosial untuk Kabupaten Cilacap Tahap I Tahun 2019 terdiri dari PKH sebesar Rp92 miliar untuk 77.745 keluarga dan BPNT sebesar Rp15 miliar untuk 141.758 keluarga.
"Sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bantuan sosial disalurkan secara non tunai dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS yang merupakan inovasi sosial 4.0 di mana seluruh bantuan sosial terintegrasi dalam satu kartu dan para KPM dikenalkan sistem perbankan dan transaksi digital," terang Mensos.
