Infografis
Suara.com - Juru Bicara Bidang Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Ferdinand Hutahaean sepakat atas ucapan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kalau ada pembagian sembako dari uang rakyat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Berdasarkan laporan, sembako tersebut berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbentuk beras.
Ferdinand menceritakan, kala dirinya turun ke daerah pemilihan di wilayah Bogor, Jawa Barat sebagai calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrat.
Banyak warga yang melaporkan adanya bantuan berupa beras dan gencar dilakukan oleh pemerintah setempat.
Baca Juga: Jika Jokowi Menang Kawin Sejenis Sah, Ma'ruf Amin: Ngawur, Fitnah dan Hoaks
"Beras ini adalah pengganti dari dana PKH (Program Keluarga Harapan) diganti namanya sekarang menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Nah mereka membagi-bagikan ini sekarang ke masyarakat," kata Ferdinand kepada Suara.com, Senin (25/2/2019).
Menurut kabar yang diperolehnya, bantuan serupa itu belum habis diberikan pada periode lalu. Namun, pemerintah kembali akan menyalurkan bantuan serupa saat ini.
Karena banyaknya laporan itu, Ferdinand menganalisis kalau bantuan itu bukan diberikan murni atas program yang dijalankan pemerintah.
Akan tetapi, bermaksud untuk mempertahankan jumlah suara dukungan untuk Capres - Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.
Menurutnya, upaya tersebut saat ini dilakukan dengan memanfaatkan dana APBN pada pemerintahan Jokowi dan membuat sejumlah program berupa bantuan untuk masyarakat.
Baca Juga: Prabowo Sebut Harga Beras di Indonesia Termahal di Dunia, Yuk Kita Cek
Ferdinand menilai hal tersebut telah melanggar undang-undang lantaran memanfaatkan kebijakan negara untuk kepentingan politik.
"Pejabat pemerintahan dilarang membuat kebijakan yang menguntungkan bagi pasangan tertentu. Nah sekarang kebijakan mereka ini menguntungkan Jokowi," ujarnya.
Karena itu Ferdinand sepakat dengan apa yang disampaikan Prabowo karena merasakan betul adanya pemanfaatan kebijakan yang dilakukan pejabat pemerintah untuk menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Banyak laporan itu bahwa beras yang didistribusikan besar-besaran ke masyarakat dan selalu disampaikan ini dari Jokowi. Memangnya Jokowi mampu membeli beras sebanyak itu?" pungkasnya.
