Infografis
Suara.com - Ketua Masyarakat Cinta Masjid (MCM), Wishnu Dewanto, menyerukan kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di seluruh Indonesia untuk mencegah penggunaan rumah ibadah menjadi ajang kegiatan politik praktis. Masjid dan musala harus steril dari kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu 2019.
“Kini kami bersilahturahmi ke Masjid Al Musyawarah, bersama Dewan Pembina, Budi Karya Sumadi. Masjid ini sangat unik, karena banyak kalangan non Muslimnya juga, dan tetap bisa berinteraksi dengan baik dengan lingkungan. Inilah mengapa keberadaannya diterima dan dibutuhkan,” katanya, di Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (24/2/2019) pagi.
Dalam kunjungannya tersebut, MCM berniat memberikan edukasi penting tentang masjid yang tidak boleh dijadikan ajang kampanye oleh politisi dan hanya murni sebagai tempat ibadah.
"MCM terus melakukan konsolidasi dan sosialiasi, terutama agar para katib bisa memberikan ceramah yang sejuk dan menjauhi ceramah-ceramah yang mengarah pada politik praktis," tuturnya.
Baca Juga: KSAD Peringatkan TNI Tak Terkotak-kotak Politik Praktis
Sebagai Dewan Pembina MCM, Budi Karya Sumadi, yang juga Menteri Perhubungan itu menambahkan, Masjid Al Musyawarah diyakini menjadi yang terdepan dalam menjaga kemajemukan, dan tidak ikut menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.
Pada kesempatan itu, Budi juga sempat menyosialisasikan pembangunan LRT yang akan rampung.
“Sebentar lagi LRT rampung, April sudah bisa dipakai. Saya ucapkan terima kasih pada semua warga yang telah toleransi dalam proses pembangunannya,” kata Budi.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Cut Meutia, Indra Harsono, Juminara selaku Sekretaris Harian Yayasan Masjid Al Musyawarah dan Pelaksana Harian, Imam Muslih.
“Masjid adalah benteng terakhir umat Islam mancari kedamaian. Kita tidak boleh ribut, saling hujat krena beda pilihan. Masjid atau musala harus digunakan untuk hal yang membawa kesejukkan. Tidak boleh juga kita mencela orang lain, menghina, apalagi di dalam masjid atau musala,” ujar Indra.
Baca Juga: Guru Jangan Mau Terseret Politik Praktis
