Infografis
Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNPB) Letjen Doni Monardo menganggap wilayah Jawa Barat sebagai supermarket bencana, karena segala macam bencana alam bisa terjadi. Sejauh ini, Jawa Barat menjadi daerah dengan potensi bencana alam tertinggi di tanah air.
Doni menerangkan, dari mulai bencana banjir, puting beliung, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung berapi, hingga bencana tsunami bisa terjadi di provinsi dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia itu.
"Jabar ini provinsi paling lengkap, bisa jadi supermarket dari semua bencana baik dari hidrometeorologi, gempa bumi, dan juga potensi tsunaminya ada," kata Doni saat menjadi keynote speaker di acara seminar nasional bertema 'Model Sinergitas Pentahelix, Merawat Alam dan Mitigasi Bencana' di hotel Grand Asrilia, Jalan Pelajar Pejuang, Bandung, Jumat (22/2/2019).
Menurutnya, bencana alam yang diakibatkan letusan gunung api potensinya sangat besar terjadi di Jawa Barat. Pasalnya, kata dia, Jawa Barat memiliki banyak gunung berapi.
Baca Juga: 6 Tamu Penting Ahmad Dhani di Rutan Medaeng
Ada belasan gunung berapi yang sewaktu-waktu bisa saja meletus di daerah Jawa Barat.
"Gunung api juga jumlahnya cukup banyak di Jabar," kata dia.
Berdasarkan data BNPB, Doni menyebut pada 2018 lalu, korban jiwa akibat bencana alam yang terjadi di Jawa barat mencapai 49 orang. Peristiwa bencana alam yang paling banyak memakan korban yakni bencana tanah longsor di Cisolok, Sukabumi, yang terjadi pada akhir 2018 lalu.
"Ini yang terbanyak di Cisolok pada akhir tahun kemarin. Kemiringan 60 derajat ditanami dengan padi, sehingga longsor terjadi dan masyarakat tertimpa longsor," jelasnya.
Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku masih menggodok dokumen 'West Java Resilience Culture Blue Print'. Dokumen itu menjadi semacam cetak biru agar masayarat Jawa barat bisa lebih siap saat menghadapi bencana alam.
Baca Juga: Sandiaga Jenguk Ani Yudhoyono, SBY Minta Maaf
Dalam dokumen itu akan membahas berbagai masalah mengenai bencana. Mulai dari edukasi, anggaran, hingga urusan teknis penanggulangan bencana.
