Infografis
Kalau sahabat saya tahu (Parulian Sihotang, orang Batak yang halus), pasti dia akan komentar: “ih ngeri kali pun!”
Woles saja Mas Pras. Ngurusi amanah publik, jangan dibawa ke ranah personal. Beda pilihan jalan politik tak harus membuat kita bermusuhan.
Ulasan Panjenengan panjang lebar, agaknya salah alamat, dan kebanyakan didasari dugaan-dugaan. Merangkai banyak peristiwa, yang konteksnya berbeda-beda. Padahal Panjenengan punya nomor HP saya, saya selalu jaga kontak personal. Mbok kalau ada yg ndak mudheng, tanya dulu, tabayun. Jangan langsung buang energi merangkai pikiran dan prasangka. Sayangi umur kita yang makin mendekati garis finish.
Singkat kemawon nggih, hari Rabu (20/2/19) siang saya memang bicara di forum bedah bukunya Pak Simon Felix Sembiring, seorang mantan Birokrat Profesional, Pemikir dan Akademisi yang masih terus memberi perhatian pada pengelolaan Mineral dan Pertambangan. Januari yang lalu, bersamaan dengan ulang tahun beliau yang ke 70 buku yang berjudul : “Satu Dasa Warsa Pengelolaan Minerba”, diluncurkan.
Baca Juga: Beda Cerita Sudirman Said soal Pertemuan Rahasia Jokowi - Bos Freeport
Dalam salah satu bab, ditulis cerita bahwa ada surat dari Menteri ESDM tanggal 7 Oktober 2015, yang dianggap bermasalah. Pertama menulisnya dianggap melampaui kewenangan seorang Menteri. Kedua surat itu dinilai memperlemah posisi tawar Indonesia dalam perundingan dengan PT Freeport, kelak di kemudian hari.
Mas Prastowo yang bijak... Saya sendiri tidak terlalu risau dengan tulisan dalam buku itu, karena apapun yang saya lakukan semasa menjadi Menteri ESDM selalu saya diskusikan dengan orang sekeliling, terutama untuk meyakinkan landasan MORAL dalam setiap kebijakan. Dan dalam urusan surat ini, saya merasa moral ground-nya cukup kuat.
Tapi para sahabat meminta saya menjelaskan duduk soal surat itu, kronologis terbitnya surat; semata mata menghindari fitnah. Maka dengan niat baik itulah saya ceritakan kronologis terbitnya surat itu.
Proses yang normal saja, seperti saya jelaskan dalam wawancara Majalah Tambang di tahun 2015. Presiden memutuskan, Menteri dipanggil untuk menindaklanjuti keputusan itu.
Yang memicu reaksi berkibar-kibar adalah detail kronologis terutama pada saat saya menjelang masuk ke ruang kerja Bapak Presiden. Untuk tidak menimbulkan penafsiran yang salah saya jelaskan bahwa sebelum masuk ke ruangan, ada yang memberi tahu saya: “Pak Menteri, pertemuan ini tidak ada”.
Baca Juga: Jonan Jawab Tudingan Sudirman Said soal Pertemuan Jokowi dengan Freeport
Saya juga jelaskan, bila surat itu dianggap melampaui kewenangan dan melemahkan posisi pemerintah, saya ingin membuat semua clear: “yang memerintahkan membuat surat itu Pak Presiden”, itu saja.
