Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Fadli Zon menilai sejumlah pejabat tengah melancarkan modusnya di setiap forum untuk mengkampanyekan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin.
Hal itu disinggung Fadli Zon terkait dengan pernytaan Menristekdikti Mohamad Nasir yang sempat menyarankan mahasiswa untuk mencoblos satu dan tidak mencoblos dua.
Fadli mengatakan beberapa pejabat di era kepemimpinan Presiden Jokowi kini silih berganti melakukan kampanye terselubung di setiap forum. Meskipun tidak menyebut nama paslon secara gamblang, akan tetapi kebanyakan dari pejabat tersebut, kata Fadli, berpidato dengan mengarahkan untuk memilih salah satu paslon.
"Jelas itu adalah kampanye terselubung. Saya kira ini modus ya, modus dari sejumlah pejabat menggunakan forum-forum yang tidak seharusnya untuk kampanye terselubung," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (21/2/2019).
Baca Juga: Alasan Pakai VW Merah di Bali, Ahok: Warnanya Sesuai Partai Pilihan
Menurutnya fenomena itu tidak hanya dilakukan di setingkat menteri, namun sudah merajalela ke level pejabat hingga perangkat desa. Fadli menyebut hal tersebut dapat dibuktikan dengan beredarnya sejumlah video viral yang menunjukkan para pejabat terang-terangan mendukung Jokowi - Maruf Amin.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyayangkan tidak adanya penindakan khusus dari pengawas pemilu ataupun aparat penegak hukum kepada orang-orang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terang-terangan melakukan kampanye.
Fadli kemudian membandingkan dengan Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif yang ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran pemilu. Ia yakin kalau Slamet tidak berkampanye dengan menyebutkan nama paslon.
"Kita ingin ada penegakan hukum dong kenapa kok kaya pak Slamet Maarif yang jelas-jelas bahkan tidak menyebut nama dan lain-lain itu, itu dikriminalisasi seperti ini," pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengajak mahasiswa untuk tidak golput. Mahasiswa diminta gunakan hak pilih dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang.
Baca Juga: Pantas Tajir, Hotman Paris Pernah Dibayar Segini Per Perkara
Menristekdikti menjelaskan bahwa 2019 merupakan tahun politik dan diharapkan tidak membuat gaduh di lingkungan kampus.
