Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menepis isu adanya kerenggangan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Isu kerenggangan mencuat lantaran JK dinilai membela Prabowo Subianto soal kepemilikan lahan Hak Guna Usaha.
Luhut menyebut, penyebutan informasi tersebut oleh Jokowi, yakni pada debat kedua Pilpres 2019 akhir pekan lalu, bukanlah hal yang berlebihan mengingat data yang dipaparkan juga adalah data yang bisa mudah diakses oleh publik.
Luhut pun mengatakan, isu kerenggangan antara Jokowi dengan JK tidaklah benar. Mantan Danjen Kopassus itu memastikan jika hubungan antara Jokowi dan JK sangat baik, dan saat ini tetap baik.
"Enggak ada apa-apa, hubungan wapres dan presiden sangat baik," tutur Luhut di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Thamrin, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Bomber asal Pakistan Segera Merapat ke Persib?
Luhut lantas meminta publik untuk tidak berburuk sangka terkait hubungan Jokowi dan JK. Jangan hanya karena perbedaan pendapat lantas disimpulkan yang tidak-tidak.
"Kalian jangan berburuk sangka, presiden dengan pak wapres itu punya hubungan yang sangat baik," ujarnya.
Seperti diketahui, Jokowi memang sempat menyingung Prabowo yang memiliki lahan seluas ratusan ribu hektare di Aceh dan Kalimantan pada debat akhir pekan lalu. Pernyataan Jokowi itu sempat diprotes kubu Prabowo lantaran dinilai sebagai bentuk serangan pribadi.
JK sendiri sempat berkomentar, bahwa kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan sudah sesuai dengan undang-undang. JK bahkan mengaku dirinya yang telah memberikan lahan ratusan hektare tersebut kepada Prabowo.
Lahan itu diberikan ke Prabowo saat JK menjadi wakil presiden mendampingi Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004. Kata JK, ada sejumlah lahan masuk ke dalam daftar kredit macet Bank Mandiri yang kala itu dipimpin oleh Agus Martowardodjo.
Baca Juga: Indonesia Bidding Olimpiade 2032, Menpora: Kami Pede!
"Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu. Itu di tangan BPPN, kemudian di tangan Bank Mandiri karena itu kredit macet," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019) lalu.
