Infografis
Suara.com - Jokowi kesal dituduh kriminalisasi ulama. Presiden Jokowi pun memamerkan dirinya sudah menetapkan Hari Santri Nasional.
Jokowi membantah bila dirinya telah mengkriminalisasi ulama, sebab semuanya sama di mata hukum. Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki hukum yang berlaku. Jokowi membantah bila ia sengaja melakukan kriminalisasi terhadap para ulama.
"Kita ini ada hukum. Hati-hati, yang namanya kriminalisasi kalau ada orang yang nggak salah tapi di sel. Semuanya sama di mata hukum. Jangan hembuskan (isu) itu," kata Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2019 di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).
Jokowi pun secara terang-terangan mengakui bahwa hampir tiap pekan ia selalu masuk ke pesantren. Bahkan ia pun mengesahkan hari santri untuk mengapresiasi para santri.
Baca Juga: Slamet Ma'arif Jadi Tersangka, TKN: Tak Ada Kriminalisasi di Era Jokowi
"Saya jawab blak-blakan, nyaris tiap minggu saya masuk pesantren. Hari santri yang tanda tangan siapa," ungkap Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi merasa tuduhan kriminalisasi ulama yang ditujukan kepadanya tidaklah tepat. Ia pun meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan isu tidak benar yang sedang berkembang saat ini.
Jokowi menyebut, bila isu ini dibiarkan terus bergulir maka akan mengancam kerukunan Indonesia. Dari hasil survei yang dilakukan, hampir 9 juta orang mempercayai hal itu.
"Saya kira isu ini harus bapak ibu luruskan. Jangan didiamkan karena kalau didiamkan yang buat isu bikin isu lain. Kepala desa harus meluruskan. Karena hasil survey kita 9 juta orang percaya. Ini bisa menganggu kerukunan," pungkas Jokowi.
Baca Juga: BPN: UU ITE Kerap Dipakai Pejabat Negara untuk Mengkriminalisasi Masyarakat
