Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso menganggap Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi salah memahami definisi hak guna dan hak milik saat menyinggung ratusan ribu hektare lahan Prabowo saat debat Capres kedua.
Menurut Priyo lahan yang disinggung Jokowi bukan merupakan hak milik Prabowo, melainkan Hak Guna Usaha atau HGU. Tidak hanya Prabowo menurutnya banyak pengusaha nasional yang juga mendapatkan hal serupa.
"Tapi sebenarnya pernyataan pak Jokowi itu ada kekacauan dalam memahami definisi. Yang benar Itu bukan hak milik tapi HGU yang dimiliki oleh perusahaan di mana pak Prabowo dan banyak teman-teman pengusaha nasional itu bergabung di situ," kata Priyo di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, (19/2/2019).
Politikus Partai Berkarya ini menduga di era kepemimpinan Jokowi terdapat bagi-bagi hak guna lahan untuk reklamasi.
Baca Juga: Sri Mulyani Ditertawakan saat Bicara Unicorn: Kayaknya Baru Nonton Sesuatu
“Data terbaru mengejutkan kita, pada zaman pak Jokowi ternyata ngasih ke PT Kapuk Naga Indah lahan, (dengan nilai pajak) kurang lebih Rp 3,1 juta meter per segi, ini dalam rangka proyek reklamasi yang kemarin bikin geger," ujarnya.
Namun upaya pembagian lahan tersebut kata Priyo, diberhentikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Lebih lanjut Priyo mengatakan kalau sejumlah pengusaha di lingkaran Jokowi banyak yang mendapatkan HGU, serupa dengan Prabowo. Mengutip data dari Walhi, Priyo pun mendukung agar Jokowi berani mengungkap penguasaaan lahan negara yang datang dari pemerintahannya.
“Saya ikut menggarisbawahi pernyataan hari ini dari Direktur Eksekutif Walhi yang menantang pak Jokowi untuk membuka penguasaan lahan negara dari tim pemerintahannya,” ujarnya.
“Beberapa diindikasikan melibatkan tim pemerintahannya, tim suksesnya atau beberapa taipan yang sering hilir mudik di istana. Ini menjadi pintu masuk untuk dibuka dan bagus sekali agar publik mendapat pembelajaran berharga untuk ini," pungkasnya.
Baca Juga: Soal Dana Riset, Wapres JK: Jangan Terbentur Biaya, Mulai Saja Dulu
