Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan lahan ratusan ribu hektar ke Prabowo Subianto, calon presiden. JK menilai kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan sudah sesuai dengan undang-undang.
Lahan itu diberikan ke Prabowo saat JK menjadi wakil presiden mendampingi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004. Kata JK ada sejumlah lahan masuk ke dalam daftar kredit macet Bank Mandiri yang kala itu dipimpin oleh Agus Martowardodjo.
"Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu. Itu di tangan BPPN, kemudian di tangan Bank Mandiri, karena itu kredit macet," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019).
Saat itu Prabowo tertarik untuk membeli lahan tersebut. Namun JK akan memberikan lahan itu kalau Prabowo mau membayarnya secara tunai. Prabowo menyetujuinya dan langsung membayar 150 juta dolar Amerika Serikat.
Baca Juga: Jokowi Singgung Lahan Prabowo, BPN: Negara Memproduksi Hoaks
"Datang Pak Prabowo, anu... sama saya Prabowo bahwa dia mau beli. Saya tanya you beli tapi harus cash tidak boleh utang, siap. Dia akan beli dengan cash. Dia belilah itu. Itu kredit macet itu," ujarnya mencontohkan percakapan.
JK sempat membeberkan kalau dirinya sempat berpesan kepada Agus untuk tidak memberikan lahan tersebut kepada pihak asing. Pasalnya pada saat itu banyak pihak asing yang tertarik untuk membeli lahan kredit macet tersebut seperti dari Singapura dan Malaysia.
JK pun menyetujui atas pernyataan Prabowo yang menjelaskan alasan dirinya membeli lahan tersebut karena enggan jatuh ke pihak asing.
"Benar itu, dari pada orang asing yang ambil. Tapi sesuai aturan yang ada bayar cash ke Mandiri. Ya dia pinjam dari mana saya tidak tahu, tapi pokoknya bayar cash. Dan, saya tidak izinkan itu kalau tidak cash," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama pun JK menyebut kalau Prabowo tidak melanggar UU atas kepemilikan tanah tersebut.
Baca Juga: Singgung Lahan Prabowo, Eggi Sudjana: Jokowi Raja Hoaks Indonesia
"Tidak ada yang salah sebenarnya. Bahwa Pak Prabowo memang menguasai tapi sesuai UU, sesuai aturan, apa yang salah," pungkasnya.
