Infografis
Suara.com - Kementerian Pertanian tengah mempersiapkan program untuk mencapai ketahanan pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Salah satunya adalah optimalisasi lahan rawa yang cukup luas di Indonesia.
Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy mengatakan, pemanfaatan lahan rawa melalui kegiatan optimalisasi lahan rawa dan rawa pasang surut makin diseriusi tahun 2019 ini.
Salah satu contoh keberhasilan Kementan dalam program ini adalah optimalisasi lahan rawa di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Tercatat 250 hektar hamparan padi siap panen meramaikan acara Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 pada 18-21 Oktober 2018 lalu.
"Salah satu poin dalam nawacita Pak Presiden adalah melakukan perluasan lahan pertanian, bukan hanya cetak sawah saja. Perluasan lahan pertanian itu artinya menambah luas lahan tanaman, meningkatkan indeks pertanaman, menambah luas lahan baku juga," katanya, Senin (18/3/2019).
Baca Juga: Kementan: Produksi Jagung Nasional Cukupi Kebutuhan Pakan Ternak
Tidak berhenti di situ saja, Sarwo Edhy memaparkan jika pihaknya juga berhasil menanam 500 ha padi di atas lahan rawa di Jejangkit. Sejumlah tanaman pendukung hortikultura dan perikanan juga disiapkan di lokasi tersebut.
Saat ini, masih ada 3.250 ha lahan rawa yang masih dalam tahap pengerjaan di Jejangkit. Seluruh area tersebut ia jamin akan selesai dioptimalisasi dan ditanami padi jenis Inpari.
"Jadi total lahan rawa di Jejangkit yang akan masuk dalam program optimalisasi tahun ini adalah 4000 ha. Dan saat ini masih dalam tahap pengerjaan," jelasnya.
Sarwo Edhy mengatakan, program optimaliasi ini adalah sebagai bentuk motivasi yang diberikan negara kepada petani. Ke depannya lahan rawa yang berhasil dioptimalisasi oleh Kementan akan diserahkan kepada masyarakat secara cuma-cuma alias gratis.
Program ini bukan kali pertama dijalankan oleh Kementan. Karena tahun 2014 lalu Kementan telah berhasil membuka lahan rawa di wilayah Sumatera Selatan dengan menggandeng pihak swasta lewat program CSR sebab belum ada dana APBN kala itu.
Baca Juga: Cegah Korupsi, Kementan Teken MoU dengan LKPP
"Kita memotivasi kehadiran negara di tengah masyarakat. Program tersebut kan tidak mesti kembali ke negara, contra post-nya ke negara adalah berubahnya mindset mereka, meningkatnya etos kerja masyarakat dan mereka mampu melakukan kegiatan usaha tani secara baik dan benar dalam cluster yang kita kembangkan," ungkapnya.
