Cek Fakta
Suara.com - Ketua Satuan Tugas Pemantauan dan Pengendalian Program Satu Juta Rumah (P2PSR) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Lucky Harry Korah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan mewaspadai adanya aksi penipuan yang mengatasnamakan "Program Satu Juta Rumah". Masyarakat diminta untuk mengecek terlebih dahulu legalitas bangunan dan tidak serta merta mempercayai oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang meminta sejumlah uang untuk memperoleh bantuan rumah bersubsidi dari pemerintah.
“Masyarakat jangan terburu-buru menanggapi, ketika ada oknum yang menawarkan rumah subsidi Program Satu Rumah. Cek dahulu status tanah, perizinan, pelaksanaan fisik bangunan dan lain-lain, agar tidak dirugikan,” katanya, di Kantor KemenPUPR, Jakarta, Senin (18/2/2019).
Satgas P2PSR merupakan Satuan Tugas yang dibentuk Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR dalam rangka melaksanakan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan perumahan, mengevaluasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait kondisi rumah yang rusak atau tidak berkualitas, serta menginvestigasi dan memberikan rekomendasi terhadap hasil investigasi, sebagai upaya untuk mensukseskan program Pemerintah dalam penyediaan perumahan.
Hingga saat ini, Satgas P2PSR telah menerima berbagai laporan kasus, di mana masyarakat diminta oleh oknum tertentu untuk menyetorkan sejumlah uang demi mendapatkan rumah bersubsidi. Pada kenyataannya, masyarakat tidak mendapatkan rumah yang dijanjikan mekipun uang telah disetorkan. Hal ini berlaku untuk baik rumah tapak maupun rumah susun (apartemen).
Baca Juga: Bangun Rusunawa Pasar Rumput, PUPR Targetkan Tahun Ini Selesai
“Penipuan di sektor perumahan juga terjadi dalam bentuk booking payment melalui SMS atau Whatsapp, supaya masyarakat segera mentransfer sejumlah uang tertentu untuk booking unit yang jumlahnya sudah sangat terbatas," tambahnya.
Sebagai informasi, rumah bersubsidi merupakan salah satu program pemerintah dalam bidang pembiayaan perumahan, dimana masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati skema KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang lebih mudah dijangkau. Adapun manfaat yang dapat dinikmati masyarakat dengan memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah bersubsidi, antara lain suku bunga fix sebesar 5 persen, dengan jangka waktu maksimal 20 tahun, bebas PPN, dan bebas premi asuransi.
Menurut pengamatan dari segi harga, harga rumah bersubsidi tersebut ditentukan batasannya oleh pemerintah, yaitu sekitar Rp135 juta, sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
