Infografis
Suara.com - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam debat capres kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam mengklaim, Bank Dunia menyatakan tidak adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam segmen 2 debat capres saat merespon Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dengan menyebutkan pembangunan Indonesia tidak memiliki pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
"kalau kita pelajari dan kalau kita lihat sekarang dalam laporan-laporan Bank Dunia yang terakhir-terakhir, justru mengatakan bahwa hampir tidak kelihatan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita secara real dari pada pembangunan infrastruktur ," kata Prabowo.
Baca Juga: Prabowo soal Ledakan di Parkir Timur: Petasan, Kalian Jangan Besar-besarin!
Memasuki awal tahun, Bank Dunia tiba-tiba mengeluarkan keterangan resmi pada Selasa (1/1) berupa klarifikasi atas laporan terkait proses perencanaan dan penganggaran infrastruktur di Indonesia. Bank Dunia menyebut laporan yang menjadi bahan diskusi di media sosial dan beberapa media itu sudah kedaluwarsa karena disusun pada 2014 lalu.
Dalam waktu yang tak jauh berbeda, CNNIndonesia.com mendapatkan dokumen laporan Bank Dunia bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP). Dalam dokumen tersebut tertulis waktu laporan tersebut disusun pada Juni 2018.
Bank Dunia dalam laporan tersebut, antara lain mengkritisi kualitas proyek infrastruktur yang rendah, pembangunan infrastruktur yang didomonasi BUMN, hingga tarif listrik yang dinilai terlampau murah.
CNNIndonesia.com pun telah meminta konfirmasi perihal laporan tersebut. Namun, hingga akhirnya beberapa berita dipublikasikan pada Jumat (4/1), Bank Dunia belum juga memberikan respons, meski membenarkan keberadaan laporan tersebut.
Baca Juga: Ini Arti Gaya Busana Jokowi dan Prabowo dalam Debat Kedua Pilpres 2019
Pada Senin (7/1), akhirnya Bank Dunia mengeluarkan keterangan resmi merespons pemberitaan CNNINdonesia.com. Bank Dunia mengaku pihaknya memang menyusun laporan tersebut bekerja sama dengan pemerintah. Namun, laporan itu disebut belum final.
