Infografis
Suara.com - Capres nomor urut 1 Jokowi menyatakan, tidak ada konflik dengan masyarakat saat pembebasan lahan untuk proyek pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat melakoni debat kedua Pilpres 2019 melawan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Klaim yang diuji
Jokowi dalam debat itu mengatakan, "Dalam 4,5 tahun terakhir hampir tidak ada konflik dalam pembebasan lahan untuk memuluskan proyek-proyek infrastruktur negara."
Baca Juga: Prabowo ke Jokowi: Maksud Bapak Unicorn, yang Online - online Itu?
Fakta
Adhityani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah mengatakan, konflik akibat pembebasan lahan masih terjadi.
"Pernyataan ini sama sekali tidak benar. Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktu energi, PLTU batu bara menimbulkan konflik hebat di masyarakat."
Peneliti Auriga, Iqbal Damanik, mengatakan tak benar bahwa pembangunan infrastruktur tidak menyebabkan konflik.
Sementara berdasarkan catatan tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2017 maupun 2018, konflik akibat infrastruktur justru menempati posisi ketiga ketimbang pembangunan dalam bidang sumber daya alam (SDA) lain.
Baca Juga: Gatot Untung Besar di Markas Prabowo - Sandiaga Saat Nobar Debat Capres
Berikut datanya:
Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik. Sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30 persen) jumlah kejadian konflik.
Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14 persen), disusul sektor pertanian dengan 78 (12 persen) kejadian konflik.
Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 (lima persen) konflik, sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (empat persen) konflik, dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 (tiga persen) kejadian konflik yang terjadi sepanjang 2017.
Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria. Sementara itu, 2018, konflik lahan terkait infrastrukur dicatat sejumlah 16 kasus.
Contoh lainnya adalah pembangunan PLTU Teluk Sepang di Bengkulu, dan pembangunan Geotermal di Gunung Talang terjadi konflik dengan masyarakat. Bahkan, di Gunung Talang ada masyarakat yang dikriminalisasi dan melibatkan TNI dalam pembersihan lahan.
