Suara.com - Pengamat Transportasi Institut Studi Transportasi (Intrans) Darmaningtyas menilai, Tol Trans Jawa adalah isu infrastruktur utama yang akan diperbebatkan kedua Capres nomor urut 1 Jokowi dan Capres nomor undi 2 Prabowo Subianto, dalam debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2) malam ini.
Darmaningtyas kepada Antara di Jakarta, menjelaskan isu Tol Trans Jawa di satu sisi merupakan hal yang diklaim sebagai keberhasilan pemerintah.
Tapi di lain sisi, ada dampak lain dari pembangunan tersebut, yaitu sepi dan disebut-sebut mematikan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) di sepanjang Jalur Pantura.
"Soal Tol Trans Jawa menurut Paslon 02 mungkin dilihat sepi dan dibangun oleh utang, juga isu Trans Papua siapa yang mau lewat," katanya.
Baca Juga: Sakit Kanker Darah, Soekarwo: Bu Ani Didoakan Anak Yatim se - Jawa Timur
Namun, menurut dia, dampak dari pembangunan infrastruktur tidak cepat dan bertahap.
"Soal sepi itu, soal waktu saja, nanti akan ramai yang penting pemerintah punya alternatif dulu untuk menyelesaikannya, nanti tahap berikutnya mengoptimalkan tol itu supaya berfungsi secara optimal," katanya.
Darmaningtyas menyarankan agar pemanfaatan Tol Trans Jawa untuk angkutan logistik dengan menetapkan tarif yang terjangkau.
Terkait imbas UMKM yang sepi di sepanjang Jalur Pantura, dia mengatakan agar dioptimalkan untuk para pelaku usaha dalam menjual barang yang lebih menarik.
Selain itu, di menambahkan, Jalur Pantura dijadikan sebagai jalur alternatif agar adanya keseimbangan jumlah arus angkutan logistik yang melintas melalui tol dan jalan raya Pantura.
Baca Juga: Jadi Ketum Baru, Panglima TNI Ingin PB FORKI Raih Medali Olimpiade 2020
Namun, Darmaningtyas menilai pembangunan Tol Trans Jawa tidak bisa diklaim karena kinerja satu kepemimpinan, tetapi sudah dibangun sejak 1996 pada pemerintah Presiden Soeharto.
"Tol Trans Jawa kan dirancangnya zaman Pak Harto, dimulai Pak SBY tapi yang mampu menyelesaikan secara cepat Pak Jokowi, yang membedakannya Pak SBY itu selama dua periode 200 kilometer jalan tol baru, Pak Jokowi setahun bisa 200 kilometer," katanya.
Berdasarkan data Kementerian Peekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ruas jalan tol yang beroperasi mulai 2015, yakni 355,93 kilometer, di antaranya ruas Gempol-Pandaan, Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang Seksi I dan II, Gempol Pasuruan, Akses Tanjung Priok, Palembang-Simpang Indralaya Seksi I, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi I, II, III, IV, V dan VI.
Kemudian, Medan-Binjau Seksi II dan III, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi IB dan IC, Soreang-Pasir Koja, Bakauheni-Terbanggi Besar, Ngawi-Kertosono Seksi I II dan II dan Seolo-Ngawi Segmen Kertasura dan Sragen.