Infografis
Suara.com - Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan pada Januari 2019 alami defisit 1,16 miliar dolar AS. Defisit neraca perdagangan pada periode Januari tersebut paling dalam sejak 2014.
Data BPS memperlihatkan pada tahun 2014 bulan Januari neraca perdagangan mengalami defisit 0,44 miliar dolar AS. Kemudian, pada 2015-2017 mengalami surplus yang masing-masing sebesar 0,63 miliar dolar AS, 0,11 miliar dolar AS, dan 1,42 miliar dolar AS.
Selanjutnya, pada 2018 kembali alami defisit 0,76 miliar dolar AS. Dan pada Januari 2019 alami defisit 1,6 miliar dolar AS.
"Saya punya datanya sampai 2014, kalau ditanya ini (Januari) defisit yang paling besar," katanya di Kantor BPS Jakarta, Jumat (15/2/2019).
Baca Juga: Data BPS: Januari 2019 Indonesia Banyak Impor Bahan Kimia Hingga Perhiasan
Menurut Suhariyanto, defisit ini dikarenakan faktor global yang membuat harga komoditas yang anjlok. Padahal, ekspor beberapa komoditas ekspornya mengalami kenaikan.
"Saya sampaikan tadi dari sisi volume beberapa komoditas kita masih bagus. Batu bara masih naik CPO naik tapi karena harganya turunnya jauh ini jadi tantangan besar buat CPO kita," jelas dia.
Selain itu, tutur Suhariyanto, komoditas Indonesia juga mengalami tekanan dengan adanya kampanye negatif di Eropa dan bea masuk tinggi. Sehingga, volume ekspor naik tidak jadi mendorong penguatan ekspor Januari 2019.
"Dan ini (harga) semua kalau kita lihat dari prediksi sampai Desember 2019 akan cenderung menurun. Belum lagi kalau nanti negara-negara tujuan utama misal China agak melambat. Bagaomana pun ketika dia (China) melambat permintaan ekspor dari Indonesia bisa turun kan," imbuhnya.
Maka dari itu, Suhariyanto meminta kepada pemerintah untuk mengubah basis ekspor dari komoditas menjadi barang jadi. Pasalnya, Indonesia masih terpaku dengan basis ekspor komoditas.
Baca Juga: Ekonomi Tumbuh 5,17 Persen di Era Jokowi, Kepala BPS : Ini Luar Biasa
"Bagaimana itu diolah dulu mendapatkan nilai tambah sehingga tidak dipengaruhi harga komoditas. Kita sangat sadar ke sana dan sebetulnya pemerintah di bawah pak Menko sudah buat road map," pungkas dia.
