Infografis
Suara.com - Masyarakat Baduy tolak dana desa sebesar Rp 2,5 miliar dari Pemerintah Proovinsi Banten. Alasan Baduy tolak dana desa karena takut dana desa merusak kelestarian adat.
Baduy merupakan masyarakat adat yang menolak modernisasi. Masyarakat baduy yang menolak dana desa ada di Desa Kanekes, Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Dana desa itu dikucurkan pemerintah untuk pembangunan infrastuktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah itu.
"Penolakan itu, karena pembangunan dikhawatirkan merusak kelestarian adat," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pemkab Lebak Rusito saat dihubungi di ibu kota kabupaten di Rangkasbitung, Kamis (14/2/2019).
Masyarakat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, menolak bantuan dana desa yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan infrastuktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah itu.
Baca Juga: Kunjungi Suku Baduy, Komisi II Serap Masukan RUU Hukum Adat
Pengalokasian bantuan dana desa tahun 2019 untuk masyarakat Baduy sebesar Rp2,5 miliar ditolak berdasarkan keputusan adat mereka. Pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak dengan penolakan warga Baduy untuk menerima bantuan dana desa tersebut. Pihaknya sangat menghormati dan menghargai keputusan adat warga Baduy.
Saat ini, dana desa itu masuk ke anggaran kas daerah dan tidak bisa dikembalikan ke pemerintah pusat. Kemungkinan dana desa masyarakat adat Baduy dapat digunakan untuk pengalokasian tahun 2020 bagi desa lain.
"Kami sangat menghargai dan menghormati penolakan masyarakat Baduy itu," kata Rusito.
Ia mengatakan, masyarakat adat Baduy mengkhawatirkan jika menerima dana desa untuk pembangunan infrastuktur tergusur nilai-nilai budaya dan adat mereka hilang. Sebab, permukiman adat Baduy seperti di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar menolak kehidupan modern, termasuk pembangunan jalan, penerangan listrik dan alat-alat elektronik.
Masyarakat Baduy harus patuh dan taat terhadap adat leluhurnya, sehingga keberatan jika permukiman adatvitu mendapat bantuan dana desa. Pembangunan infrastuktur yang dikhawatirkan masyarakat Baduy ke depan terhubung jalan-jalan batu dan aspal di kawasan permukiman mereka.
Baca Juga: Komisi II Apresiasi Lebak Tingkatkan Kehidupan Masyarakat Baduy
Apabila, kondisi jalan itu baik dipastikan masuk kendaraan roda dua hingga roda empat. Karena itu, masyarakat Baduy menolak untuk menerima bantuan dana desa sebesar Rp2,5 miliar.
