Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap pemerintahan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi tergolong rezim otoriter. Fadli menganggap pemerintah saat ini seolah membatasi berbagai kritikan yang dilemparkan sejumlah pihak.
Di dalam era demokrasi, kata Fadli, terdapat sejumlah kemewahan yang bisa dinikmati oleh rakyatnya, yakni kebebasan berpendapat, bisa berkumpul, dan berserikat. Akan tetapi melihat rezim saat ini, ia menilai sejumlah kemewahan itu justru dipangkas.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini kemudian mencontohkan pada kasus yang menimpa terdakwa ujaran kebencian Ahmad Dhani. Fadli menganggap kasus yang menjerat caleg Partai Gerindra itu salah satu bentuk kriminalisasi yang dilakukan pemerintah.
"Saya kira kasus Ahmad Dhani adalah contoh nyata. Sistem keadilan kita tidak bekerja dengan baik," kata Fadli dalam diskusi bertajuk 'Jelang Pilpres, Jokowi Blunder dan Panik?' di Sekretariat Nasional Prabowo - Sandiaga, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).
Baca Juga: Mabes Polri Bantu Polisi Malaysia Usut Kasus Mutilasi Dua WNI
Fadli menyoroti soal Ahmad Dhani yang diseret ke jalur hukum lantaran menyebut kata 'idiot' dalam video blog atau vlog-nya yang tersebar luas di media sosial. Fadli sempat membela Dhani lantaran kata 'idiot' tersebut tidak ditujukan kepada salah satu pihak dan ucapan tersebut dikeluarkan Dhani karena merasa sedang dipersekusi.
Saat itu Dhani menyebut kelompok penolak deklarasi 219 Ganti Presiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018 dengan kata-kata 'idiot'. Saat itu Dhani tidak bisa keluar dari Hotel Majapahit, Surabaya.
"Dia sedang membela diri ketika dipersekusi. Hanya karena kata itu dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu, dia jadi tersangka," ujarnya.
"Ini rezim apa kalau bukan rezim otoriter?, berusaha membungkam kritik," Fadli Zon menembahkan.
Baca Juga: Sidang Ujaran Idiot Ahmad Dhani di PN Surabaya Dilanjutkan Kamis Besok
