Suara.com - Aparat kepolisian secara resmi menetapkan Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif sebagai tersangka. Slamet disangkakan melakukan pelanggaran pemilu dengan berkampanye saat berorasi dalam Tabligh Akbar PA 212 di Solo Raya, Jawa Tengah, 13 Januari 2019.
Status tersangka disematkan kepada Slamet pada Jumat (8/2), tepatnya sehari setelah Slamet menjalani pemeriksaan polisi sebagai saksi. Slamet dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan pada Rabu (13/2) di Polda Jawa Tengah.
Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga menyayangkan pemberian status tersangka kepada Slamet.
Sebab, mereka meyakini Wakil Ketua BPN Prabowo – Sandiaga itu tak melakukan pelanggaran apapun dan keputusan dari kepolisian merupakan cacat hukum karena tidak terbukti.
Baca Juga: Anies: Pengambilalihan Pengelolaan Air dari Swasta Lewat Jalur Perdata
Berawal dari Tablig Akbar Tak Berizin
Panitia PA 212 meggelar Tabligh Akbar di Solo Rasa, Jalan Slamet Riyadi, depan Kantor BCA KCU Solo-Slamet Riyadi, Gladak, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta pada Minggu (13/1).
Acara itu tak mengantongi izin keramaian dari kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Solo. Panitia berdalih tak memerlukan surat perizinan sehingga hanya memberikan surat pemberitahuan.
Polisi telah memberitahukan kepada panitia bahwa penggunaan jalan bukan sebagaimana fungsinya haruslah mengantongi izin. Hal ini mengacu pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan di Luar Fungsinya.
Namun, panitia PA 212 tak mengindahkan teguran dari kepolisian. Acara orasi tetap digelar dan pihak kepolisian menerjunkan sejumlah personel untuk melakukan penjagaan di lokasi. Pihak panitia memastikan acara itu tidak akan memuat kampanye.
Baca Juga: Jasa Marga Ungkap Alasan Perubahan Rute Proyek Tol Cigatas
Orasi Slamet Maarif Bermuatan Kampanye
Dalam acara itu, hadir Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif sebagai orator dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Dalam acara yang digelar selama kurang lebih 5 jam, yakni sejak pukul 6.30 hingga 10.30 WIB, Slamet mendapatkan jatah untuk berorasi selama beberapa menit.
Dalam orasinya, Slamet disebut melakukan ajakan kepada massa yang hadir untuk memilih pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga. Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi - Maruf Amin Surakarta melaporkan Slamet ke Bawaslu, atas tuduhan kampanye dalam acara keagamaan.
“Kami mendapatkan laporan ada ajakan-ajakan terkait kampanye, ada teriakan ganti presiden, kaos ganti presiden. Bahkan ada yang lebih substantif, yaitu ajakan mencoblos,” kata Ketua TKD Jokowi-Maruf Surakarta Her Suprabu, Senin (14/1/2019).
Bawaslu Limpahkan Kasus ke Polisi
Pada 22 Januari 2019, Bawaslu Surakarta memanggil Slamet untuk mengklarifikasi perihal laporan dugaan kampanye dalam acara Tablig Akbar. Dalam pemeriksaan, Slamet dicecar sebanyak 65 pertanyaan selama kurang lebih 3 jam.
Seusai diperiksa, Slamet memastikan dirinya tidak melakukan kampanye dalam orasinya. Ia mengaku tidak menyebutkan angka hingga visi dan misi Prabowo - Sandiaga.
“Setelah saya mendengarkan pengertian kampanye, kesimpulannya bahwa apa yang saya sampaikan di acara Tablig Akbar 13 Januari sama sekali tidak ada unsur kampanye, karena saya bukan peserta pemilu,” kata Slamet.
Namun hal berbeda diungkapkan Bawaslu Surakarta. Bawaslu menyimpulkan Slamet terbukti melakukan pelanggaran pemilu dan memutuskan untuk menyerahkan kasus Slamet ke kepolisian untuk menjalani pemeriksaan pidana Pemilu.
Sekali Periksa Polisi Tetapkan Tersangka
Pemeriksaan pertama oleh pihak kepolisian dilakukan pada Kamis (7/2/2019), Slamet dengan didampingi Amien Rais memenuhi panggilan kepolisian.
Pada pemeriksaan ini, Slamet masih berstatus sebagai saksi. Pada sela-sela proses pemeriksan, Slamet sempat mengacungkan salam dua jari jempol dan telunjuk ala Prabowo - Sandiaga ke arah awak media.
Hanya butuh satu hari bagi kepolisian untuk meningkatkan status Slamet menjadi tersangka. Slamet kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan kepolisian berstatus tersangka pada Rabu (13/2/2019) di Polda Jawa Tengah.
Wakapolresta Surakarta Ajun Komisaris Besar Andy Rifai mengatakan, penetapan tersangka terhadap Slamet didasarkan atas gelar perkara untuk mengenai semua alat bukti, keterangan saksi, termasuk hasil pemeriksaan yang bersangkutan.
“Penyidik menilai dan mengkaji melalui gelar perkara, bahwa statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka,” kata Andy.
Mengetahui status hukumnya meningkat menjadi tersangka, Slamet mengakui kecewa terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurut Slamet, keputusan ini memilukan dan memalukan hukum di Indonesia.
“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” ungkap Slamet, Senin (11/2/2019).