Slamet Maarif Jadi Tersangka Pidana Pemilu, Sehari Setelah Diperiksa

Senin, 11 Februari 2019 | 14:32 WIB
Slamet Maarif Jadi Tersangka Pidana Pemilu, Sehari Setelah Diperiksa
Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif di kawasan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta, Rabu (27/9/2017). [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Polisi menjadikan Slamet Maarif, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, tersangka pelanggaran tindak pidana kampanye Pemilu 2019 sehari setelah diperiksa. Rabu (13/2/2019) besok Slamet Maarif pun akan diperiksa sebagai tersangka.

Kepala Polres Kota Surakarta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan tim penyidik telah melakukan gelar perkara setelah pemeriksaan, Kamis (7/2/2019). Besoknya, Slamet Maarif jadi tersangka.

Hari mengatakan penetapan tersangka terhadap Slamet Maarif setelah melakukan penyidikan secara profesional dan melalui prosedur sesuai hukum. Oleh karena itu, kata Kapolres, tim penyidik rencana selanjutnya kembali memanggil Slamet Ma arif sebagai tersangka untuk pemeriksaan di Polres, Rabu (13/2/2019).

Sementara itu, Wakil Kepala Polresta Surakarta AKBP Andy Rifai menambahkan Slamet Maarif proses pemeriksaan akan dilakukan di Mapolda Jawa Tengah. Proses itu, untuk mengatisipasi hal -hal yang tixak diinginkan.

Baca Juga: Kritikan Amien Rais Diprotes Kubu Jokowi, BPN Prabowo Angkat Bicara

Slamet Maarif diperiksa oleh polisi di Mapolresta Surakarta terkait orasinya dalam Tabligh Akbar PA 212 di bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi pada Minggu (13/1/2019) lalu. Kasus ini dilaporkan oleh Tim Kampanye Daerah (TKD) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada laporan itu, Bawaslu menindaklanjuti dengan membentuk Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

Tim Gakumdu menyatakan bahwa terdapat unsur dugaan pelanggaran kampanye dalam kegiatan Tabligh Akbar. Polresta Surakarta menjerat Slamet Ma arif dengan Pasal 280 ayat 1 tentang melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan baik KPU pusat maupun daerah.

Selain itu, juga diduga melanggar Pasal 521 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI