Suara.com - Mantan Ketua Senat Mahasiswa Trisakti tahun 1997-1998 Julianto Hendro menyebut orang yang harus bertanggungjawab dalam kasus Tragedi Trisakti 1988 adalah mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Prabowo Subianto, bukan mantan Panglima ABRI Wiranto. Pasalnya, menurut Hendro Prabowo hingga kini tak pernah memberikan klarifikasi atas tuduhan keterlibatan dalam Tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa.
"Kalau aku lihat itu sih pak Prabowo. Pak Prabowo kalau beliau merasa difitnah atau 'selama ini merasa kok tuduhannya ke saya. Ayo pak Prabowo ngomong. Karena selama ini, pak Prabowo (bilang) difitnah faktanya bukan saya, tapi bagaimana tunjukan kalau dia tidak terlibat," ujar Hendro di Media Center Tim Kampanye Nasional pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (8/2/2019).
Untuk diketahui, banyak kalangan berpendapat aksi penembakan terhadap mahasiswa Trisaksi pada 12 Mei 1998 dilakukan oleh Kesatuan Militer Kopassus yang kala itu dipimpin Letjen TNI Prabowo. Keempat mahasiwa Trisakti yang tewas tertembak, yakni Heri Hertanto, Hendriawan Sie, Hafidin Royan dam Elang Mulia Lesmana.
Hendro menuturkan Prabowo yang kini maju menjadi capres di Pilpres 2019 harus memberikan klarifikasi terkait tudingan itu. Sebab, kata dia, peristiwa berdarah yang sudah terjadi puluhan tahun itu tak ada pelaku yang diadili di persidangan.
Baca Juga: Tim Jokowi Ditanya: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Tragedi Trisakti?
"Belum. Harusnya dia (Prabowo) secara ksatria, kalau memang dia pelakunya akui saja. Jadi jangan jadi isu nasional selama ini," tutur dia.
Ketika ditanya apakah ada keterlibatan Wiranto atau tidak, Hendro belum mengetahuinya. Namun kata Hendro, Prabowo bagian dari sejarah pemerintahan Orde Baru.
"Ya Wallahualam (keterlibatan Wiranto). Pak Prabowo pada saat itu bagian dari orde baru, bagian dari sejarah dulu yang totaliter bahwa pemerintahan dia sebagai mantunya pasti belain orde baru dong. Dia harus berani mengungkap pak Prabowo bagian dari Orde Baru," tandasnya.