Infografis
Suara.com - Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mempertanyakan soal janji Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada petani tebu untuk menaikan harga gula. Pasalnya, apabila janji Jokowi itu baru diungkapkan sekarang, kemungkinan besar Jokowi telah menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.
Ferdinand mempertanyakan terkait dengan posisi Jokowi saat menyampaikan janjinya di depan ratusan petani tebu dari berbagai daerah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Apabila posisi Jokowi saat itu sedang bekerja sebagai kepala negara, harusnya para petani tebu itu menuntut Jokowi menaikannya saat ini juga.
"Janji menaikkan harga ini apakah sebagai seorang presiden atau janji seorang calon presiden? Jika janji sebagai presiden, petani tebu harus MENUNTUT SEKARANG DINAIKKAN bukan tahun depan," kata Ferdinand dalam akun Twitter pribadinya @ferdinand_haean pada Kamis (7/2/2019).
Soal janji yang disampaikan Jokowi saat bertemu petani tebu di Istana, Ferdinand menduga Jokowi terindikasi menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya.
Baca Juga: Gede Widiade Mundur sebagai Direktur Utama Persija, Bepe Tak Tahu Menahu
"Jika sebagai Capres, maka @jokowi telah MENGGUNAKAN ISTANA UNTUK KAMPANYE.
@bawaslu_RI," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji akan menaikkan Harga Pokok Petani (HPP) gula dari angka Rp Rp 9.700 per kilogram menjadi Rp 10.500.
Hal itu diungkapkan Jokowi usai mendengar curhatan para petani tebu yang mengeluhkan kesulitan menjual hasil panennya gara-gara ulah pemerintah mengimpor gula.
"Harga minta naik ke Rp 10.500, tolong diberi waktu seminggu saya akan undang Pak Mitro (Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Soemitro Samadikoen, red) dan mungkin dari DPD nanti saya undang dari APTRI bicara soal ini. Jangan saya baru tahu terus minta diputuskan. Intinya, semangatnya kita naikkan. Berapanya belum diputuskan," kata Jokowi.
Baca Juga: Dalih Ritual Buang Sial, Suami Istri Cabuli Dua Putrinya
