Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR RI Komisi XI Sukiman (SKM) sebagai tersangka kasus suap Pengurusan Dana Perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN-P 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.
"KPK menemukan bukti permulaan cukup dan meningkatkan perkara ke penyidikan dengan menetapkan SKM (Sukiman) anggota DPR RI tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2019).
Saut mengatakan, Sukiman merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) terbukti menerima hadiah atau janji terkait pengurusan dana Perimbangan APBNP 2018.
Selain, Sukiman KPK turut menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasamba (NPA) sebagai tersangka pemberi suap.
Baca Juga: Jokowi: Bukan Riya, yang Tanda Tangan Hari Santri Itu Siapa?
Ia menerangkan, Pemerintah Kabupaten Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan 2018 kepada Kementerian Keuangan.
"Proses pengajuan, NPA (Natan Pasamba) bersama pihak rekanan (pengusaha) melakukan pertemuan dengan pegawai kementerian untuk minta bantuan," ujar Saut.
Kemudian pihak dari kementerian keuangan, kata dia, melalui anggota DPR komisi XI Sukiman, meminta bantuan. Sehingga, diduga adanya pemberian dan penerimaan suap di Kabupaten Arfak, Papua Barat.
"NPA diduga memberi uang dengan tujuan mendapatkan alokasi dana perimbangan untuk Kabupaten Arfak," kata Saut.
Menurut Saut, Natan Pasamba memberikan uang suap kepada Sukiman sebesar Rp 2,65 miliar dan 22 ribu dollar Amerika Serikat untuk mendorong agar Kabupaten Arfak mendapatkan anggaran dana Perimbangan.
Baca Juga: Satgas Anti Mafia Bola Panggil Sesmenpora Terkait Laga PSS vs Madura FC
"Jumlah ini merupakan komitmen fee sebesar 9 persen dari dana Perimbangan yang dialokasikan," ujar Saut.
