Infografis
Suara.com - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif membantah berkampanye untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno atau pun Jokowi - Maruf Amin dalam Tablig Akbar 212 di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Hal itu dikatakan Slamet Maaruf setelah 7 jam diperiksa polisi di Markas Polres Kota Surakarta, Kamis (7/2/2019).
Slamet Maarif diduga melanggartindak pidana kampanye. Slamet Maarif diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik mulai pukul 11.00. Sekitar pukul 17.00 WIB, dia baru selesai dan keluar dari ruang penyidik Satuan Reskrim Polresta Surakarta.
Menurut Ketum PA 212 Slamet Maarif, dirinya sudah diperiksa dengan menjawab 57 pertanyaan dari Tim Penyidik Polresta Surakarta.
"Saya menjawab satu per satu pertanyaan penyidik, yang intinya menanyakan tentang organisasi PA 212, isi ceramahnya saat acara Tablig Akbar di Solo, 13 Januari 2019," kata Slamet Ma'arif usai menjalani pemeriksaan.
Baca Juga: Diduga Kampanye di Tablig Akbar, Ketua PA 212 Diperiksa Polisi
Menurut Slamet, dirinya hadir dalam acara Tablig Akbar di Solo sebagai Ketua PA 212 sekaligus atas nama mubalig dan ulama yang diundang sebagai pembicara.
Slamet menjelaskan beberapa hal tentang isi dari ceramahnya. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemilu tentang kampanye sendiri, dia tidak pernah menyampaikan misi, visi, atau program salah satu pasangan calon.
"Saya memberikan catatan terakhir, saya tidak melakukan kampanye di acara itu," katanya.
Selain itu, penyidik juga memutarkan rekaman ceramahnya. Mereka menanyakan maksud dari kalimat-kalimat itu. Kalimat yang disampaikan semuanya bisa dicerna dan dipahami oleh siapa pun.
"Saya tidak menyebutkan paslon. Saya kooperatif, yang penting ada keadilan," katanya.
Baca Juga: Ma'ruf: Gerakan 212 Sudah Selesai, Saya Buat untuk Menghukum Ahok
Kasus pelanggaran kampanye tersebut, kata dia, karena belum ada jadwal kampanye. Akan tetapi, hal sama juga pernah terjadi pasangan Jokowi-Ma'ruf. "Hal itu, saya samapaikan kepada penyidik agar menjadi bahan pertimbangan dari penyidik. Artinya, harus adil sama dengan yang lainnya," katanya.
