Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Papua. Delapan diantaranya ditangani KPK.
"KPK mendukung pembangunan di wilayah Papua maupun Papua Barat agar anggaran yang dialokasikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2019).
Febri menerangkan, korupsi yang dilakukan pejabat daerah akan merugikan masyarakat. Sebab masyarakat tidak bisa memanfaatkan secara maksimal anggaran yang diperuntukan pada wilayah Papua.
"Untuk mendukung pembangunan di Papua itulah KPK melakukan pencegahan dan penindakan korupsi," ucap Febri.
Baca Juga: Polemik Puisi Doa yang Ditukar, Kiai Asep: Fadli Zon Kurang Ajar
Febri pun kemudian merincikan delapan kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap maupun masih dalam proses penyidikan. Berikut delapan perkara korupsi:
1. Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam Pengelolaan Dana APBD Kabupaten Yapen Waropen tahun 2005 - 2006 pada Kas Daerah dan Penggunaan Dana Perimbangan, berupa Dana Bagi Hasil yang seharusnya masuk ke Kas Daerah telah digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus ini negara dirugikan sebesar Rp 8,8 miliar.
2. Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pembangunan renovasi pasar sentral Supiori, terminal induk, rumah dinas pejabat eselon, dan renovasi pasar sentral Supiori untuk Kantor Cabang Bank Papua yang menggunakan dana APBD Kabupaten Supiori Provinsi Papua tahun anggaran 2006 - 2008. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian Rp 36,5 miliar.
3. Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana APBD dan OTSUS Pemda Kabupaten Boven Digoel Prop Papua TA 2006-2007. Negara mengalami kerugian mencapai Rp 37 miliar.
4. Tindak Pidana Korupsi menerima suap terkait Pengurusan APBN-P tahun anggaran 2014 pada Kementerian PDT untuk proyek pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Total suap dari perkara tersebut senilai 63.000 dolar Singapura dan 37.000 dolar Singapura.
Baca Juga: Kubu Prabowo Enggan Sebut Jokowi sebagai Cak Janjuk
5. Tindak Pidana Korupsi DED PLTA Sungai Memberamo dan Urumuka Th 2009-2010. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 32,9 miliar.
