Infografis
Suara.com - Pernyataan Presiden sekaligus Capres nomor urut 1 Jokowi mengenai propaganda Rusia, berbuntut panjang. Kedubes Rusia meradang. Namun, benarkan model propaganda Rusia tokcer untuk memenangkan Pilpres 2019?
Jokowi tampak bersemangat tatkala berpidato di hadapan ribuan pendukungnya di pelataran Tugu Pahlawan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2) akhir pekan lalu.
Ketika berpidato, Jokowi juga menyindir salah satu pasangan Capres dan Cawapres peserta Pilpres 2019 menerapkan propaganda ala Rusia, yang menurutnya buruk.
"Problemnya, ada tim sukses yang menyiapkan sebuah propaganda Rusia. Setiap saat selalu mengeluarkan semburan fitnah. Setiap saat selalu mengeluarkan semburan dusta dan hoaks,” tuturnya.
Baca Juga: Sepakat Berdamai, Terduga Pemerkosa Agni Bisa Lulus dari UGM
Ihwal masuknya frasa “propaganda Rusia’ dalam kosa kata elite politikus Tanah Air pada beberapa waktu terakhir adalah, tatkala Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan pada 14 Januari 2019.
Bukan soal pidatonya, melainkan Prabowo terekam video berjalan dengan pria asing di arena pidato kebangsaan.
Lelaki asing itu diduga konsultan politik asal Amerika Serikat Rob Allyn, Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia, hingga pengusaha Rusia Ariel Israilov.
Belakangan, Kedubes Rusia telah membantah pria tersebut merupakan pegawai mereka di Indonesia. Namun, rumor terlanjur merebak mengenai penggunaan propaganda ala Rusia untuk menghantam lawan pada masa kampanye Pilpres 2019.
Baca Juga: Diskusi RUU Permusikan, Anang Hermansyah Diteriaki Musisi
Selang dua hari setelah pernyataan kontroversial Jokowi, Senin (4/2/2019), Kedubes Rusia di Indonesia melalui akun Twitter @RusEmbJakarta, memberikan bantahan.
Kedubes Rusia kesal karena istilah propaganda Rusia direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye Presiden Donald Trump. Menurut pemerintah Rusia, istilah itu sama sekali tidak berdasarkan pada realitas.
"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," tulis Kedubes Rusia dalam cuitan itu.
Kedubes Rusia menutup rangkaian cuitan tersebut dengan unggahan foto Presiden Vladimir Putin berjabat tangan dengan Presiden Jokowi saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN - Rusia di Singapura, November 2018.
Jadi Polemik
Pernyataan Jokowi mengenai propaganda Rusia langsung menimbulkan polemik, meski praktik dan keterlibatan negeri tersebut belum memunyai bukti kuat dan layak untuk didebatkan.
Prabowo—rival Jokowi pada Pilpres 2019—membantah menggunakan konsultan politik asing dan juga menggunakan propaganda Rusia.
"Saya punya banyak teman di mana-mana, ada orang Jepang, orang Korea, orang Rusia, orang Jerman. Saya kan 20 tahun berbisnis di luar negeri, jadi saya punya banyak kenalan," kata Prabowo dalam video yang diunggah juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak ke akun Instagramnya.
Dalam video itu, Ketua Partai Gerindra tersebut mengakui konsultan asing terlalu mahal untuk dibayar. Bahkan, menurutnya konsultan asing tidak paham perpolitikan di Indonesia.
"Bayarnya mahal, dan mereka enggak mengerti apa-apa tentang politik Indonesia, enggak ada itu," ujarnya.
Sementara Abdul Kadir Karding , Wakil Ketua Tim Nasional Jokowi – Maruf Amin, menegaskan pernyataan Jokowi soal propaganda Rusia bukan ditujukan kepada Rusia sebagai negara. Karding meminta pemerintah negeri tersebut tidak salah paham.
Karding menuturkan, pernyataan Jokowi soal propaganda Rusia terkait dugaan adanya konsultan politik asal Rusia dalam kelompok politik tertentu di Indonesia.
Konsultan politik itu melakukan strategi menebarkan ketakutan, pesimisme dan kabar bohong atau hoaks di tengah masyarakat.
"Jadi yang dimaksud bukan Rusia-nya, tapi orang Rusia yang menjadi konsultan politik kelompok tertentu. Rusia adalah sahabat Indonesia," tutur Karding kepada wartawan.
Terkait hal itu, Karding menilai strategi politik dengan menebarkan ketakutan, pesimisme dan hoaks sangat berbahaya. Hal itu, kata Karding, bisa memengaruhi masyarakat terutama dalam menentukan pilihannya dalam Pilpres 2019.
"Jadi kalau kemudian Pak Jokowi menyampaikan itu ke publik, saya kira sesuatu yang memang harus disampaikan. Karena kalau tidak, bakal berbahaya. Kebohongan, kenyinyiran, terus menerus dibangun bisa dipersepsikan sebagai kebenaran," ujarnya.
