Infografis
Kedubes Rusia kesal karena istilah propaganda Rusia direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye Presiden Donald Trump. Menurut pemerintah Rusia, istilah itu sama sekali tidak berdasarkan pada realitas.
"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," tulis Kedubes Rusia dalam cuitan itu.
Kedubes Rusia menutup rangkaian cuitan tersebut dengan unggahan foto Presiden Vladimir Putin berjabat tangan dengan Presiden Jokowi saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN - Rusia di Singapura, November 2018.
Jadi Polemik
Baca Juga: Sepakat Berdamai, Terduga Pemerkosa Agni Bisa Lulus dari UGM
Pernyataan Jokowi mengenai propaganda Rusia langsung menimbulkan polemik, meski praktik dan keterlibatan negeri tersebut belum memunyai bukti kuat dan layak untuk didebatkan.
Prabowo—rival Jokowi pada Pilpres 2019—membantah menggunakan konsultan politik asing dan juga menggunakan propaganda Rusia.
"Saya punya banyak teman di mana-mana, ada orang Jepang, orang Korea, orang Rusia, orang Jerman. Saya kan 20 tahun berbisnis di luar negeri, jadi saya punya banyak kenalan," kata Prabowo dalam video yang diunggah juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak ke akun Instagramnya.
Dalam video itu, Ketua Partai Gerindra tersebut mengakui konsultan asing terlalu mahal untuk dibayar. Bahkan, menurutnya konsultan asing tidak paham perpolitikan di Indonesia.
"Bayarnya mahal, dan mereka enggak mengerti apa-apa tentang politik Indonesia, enggak ada itu," ujarnya.
Baca Juga: Diskusi RUU Permusikan, Anang Hermansyah Diteriaki Musisi
Sementara Abdul Kadir Karding , Wakil Ketua Tim Nasional Jokowi – Maruf Amin, menegaskan pernyataan Jokowi soal propaganda Rusia bukan ditujukan kepada Rusia sebagai negara. Karding meminta pemerintah negeri tersebut tidak salah paham.
