Infografis
Suara.com - Ada yang kecewa di balik keinginan Presiden Jokowi mau mengaktifkan kembali jalur rel kereta api Cibatu-Garut di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mereka yang kecewa adalah masyarakat di bantaran rel kereta Garut.
Paguyuban Masyarakat Bantaran Rel Garut yang terdampak reaktivasi JALUR rel kereta api Stasiun Cibatu-Garut di Kabupaten Garut, Jawa Barat tidak puas jika mereka hanya diberikan uang kerahiman atau semacam kadeudeuh.
"Ini karena warga membutuhkan relokasi yang layak dan aman untuk tempat tinggal," kata Sekretaris Paguyuban Masyarakat Bantaran Rel Garut, Alimudin saat mendatangi Bupati Garut Rudy Gunawan di Garut, Senin (4/2/2019).
"Kami belum menerima solusi yang nyata, kalau sekadar uang kerahiman, uang cuma-cuma, itu belum menjawab keinginan masyarakat," tegas Alimudin.
Baca Juga: Ahmad Dhani Cukur Rambut di Garut, Sindir Jokowi?
Alimudin sengaja menemui langsung Bupati Garut Rudy Gunawan untuk menanyakan nasib masyarakat yang terdampak reaktivasi kereta api di Garut. Masyarakat mendesak Pemkab Garut untuk memikirkan masalah masyarakat tersebut yang saat ini membutuhkan perhatian dari pemerintah selain bentuk perhatian uang kerahiman.
"Kami datang menemui Pak Bupati untuk menanyakan sikap Pemkab. Selain itu, kami juga menanyakan perihal surat untuk bertemu dengan gubernur," ujarnya.
Jawaban dari Bupati Garut, kata Alimudin, surat aspirasi dari masyarakat sudah disampaikan kepada Gubernur Jabar, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari gubernur.
Masyarakat, lanjut dia, tidak menolak adanya pembangunan rel rute Stasiun Cibatu-Garut, namun program tersebut belum memperhatikan nasib tempat tinggal warga.
"Kalau tidak direlokasi, solusinya jalur yang dilalui jangan ke sana," katanya.
Baca Juga: Tampil Casual di Garut, Iriana Jokowi Diserbu Warga
Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyampaikan, program reaktivasi rel kereta api di daerah itu merupakan rencana Pemerintah Provinsi Jabar dan PTKAI yang saat ini sudah mulai dikerjakan. Terkait aspirasi masyarakat bantaran rel, kata dia, sudah disampaikan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada 10 Januari 2019, dan hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.
