Infografis
Suara.com - Jumlah impor beras tertinggi tidak terjadi pada Pemerintahan Jokowi-JK, seperti disampaikan Ekonom INDEF, Drajad Wibowo. Angka impor di era Jokowi, justru lebih rendah dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan, menanggapi pernyataan Drajad, beberapa saat lalu. Dalam catatan Oke, sejak era Orde Baru impor beras paling tinggi terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan rata-rata 1,174 juta ton/tahun.
"Gambaran riil keseimbangan penawaran dan permintaan konsumsi beras di Indonesia menunjukkan rata-rata impor 1 juta ton per tahun di setiap periode kepresidenan. Bahkan pada tahun 1984 saat Indonesia mendapat penghargaan dari FAO karena berhasil mencapai swasembada, tetap saja ada impor sebanyak 414,3 ribu ton," kata Oke, Kamis (1/2/2019).
Lebih jauh Oke menambahkan, data impor beras bukanlah isu yang seharusnya menjadi topik perbincangan di kalangan pengamat. Tetapi bagaimana Pemerintah Indonesia bisa meningkatkan produksi, sehingga terdapat ketersediaan yang cukup dalam pemenuhan kebutuhan di dalam negeri.
Baca Juga: Kementan Tegas Terhadap Penyelewengan dan Tindak Pidana Korupsi
"Kita lihat saja data. Tidak ada kenaikan yang signifikan dalam rata-rata per tahun impor beras dari presiden ke presiden. Karena isunya memang bukan di situ. Isunya adalah bagaimana kita terus menggenjot produksi beras dalam negeri sehingga permintaan domestik terpenuhi," tegasnya.
Produksi dalam Negeri Cukupi Kebutuhan Domestik
Berdasarkan ketetapan lembaga Pertanian dan Pangan Dunia, Food and Agriculture (FAO), suatu negara dikatakan swasembada pangan jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dalam kunjungan kerjanya ke Probolinggo, Jawa Timur, pertengahan Januari lalu menyampaikan, merujuk FAO dapat dikatakan Indonesia dalam empat tahun Pemerintahan Jokowi-JK telah mencapai swasembada beras.
"Dari tahun 2016 sampai 2018 pun beras surplus. Pada 2016 dan 2017 tidak ada impor, kalau impor 2016 itu limpahan impor 2015. Kemudian 2018 beras surplus 2,85 juta ton. Ini berdasarkan data resmi dari BPS, adapun impor 2018 sebagai cadangan," ujar Amran.
Amran juga mencermati jumlah jumlah penduduk saat Indonesia mencapai swasembada beras di tahun 1984, sebanyak 100 juta jiwa. Sedangkan saat ini penduduk di tanah air mencapai 260 juta jiwa.
Baca Juga: Kementan Luncurkan Buku Panduan Hadapi Penyakit Infeksi Baru dan Zoonosis
Artinya naik dua kali lipat. Dengan demikian, masalah swasembada beras sudah selesai. Ini yang harus dipahami, supaya masyarakat tidak dibuat bingung,
