Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta jajaran kementerian untuk tidak mengarahkan anak buahnya yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), untuk menentukan arah pilihan politiknya pada Pilpres 2019.
Hal itu berkaitan dengan pertanyaan ”Yang Gaji Ibu Siapa?” oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada anak buahnya.
"Saya kira ini harus diluruskan dan sebaiknya kementerian-kementerian itu janganlah berkampanye, mengarahkan pegawai-pegawainya untuk memilih salah satu capres-cawapres. Serahkan saja kepada mereka untuk memilih," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jumat (1/2/2019).
Fadli tak menutupi kemungkinan adanya kementerian-kementerian lain yang juga kerap mencoba untuk menggiring pegawainya untuk memilih salah satu peserta pilpres.
Baca Juga: Tundukkan PSBL, Bhayangkara FC Melaju ke Babak 16 Besar Piala Indonesia
Ia mencontohkan, badan-badan usaha milik negara yang kekinian disebutnya seolah-olah menjadi sponsor salah satu capres.
"Belum ketahuan saja, belum ketahuan. Bisa saja, tapi mudah-mudahan tidak. Tapi yang jelas itu BUMN, semakin menjadi sapi perahan. Kalau dilihat, BUMN itu menjadi sponsor untuk calon presiden," ujarnya.
Namun, di lain sisi, Fadli sempat mengambil hikmah dari polemik 'Yang Gaji Ibu Siapa?'. Menurutnya polemik tersebut memberikan pendidikan bagi publik bahwa seorang ASN itu mendapatkan gaji dari pajak yang disetor rakyat setiap tahun.
"Jadi jangan pernah berpikir presiden menggaji ASN. Presiden menggaji pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah lainnya.”
Baca Juga: Pemanggilan Rocky Gerung, Haris Azhar: Kok Mau Dekat Pemilu Baru Diperiksa
Untuk diketahui, video berdurasi kurang dari satu menit memperlihatkan Rudiantara meminta seorang ibu yang tidak diketahui namanya untuk memilih di antara dua stiker sosialisasi Pemilu 2019.
