Infografis
"Baik, makasih," kata Menkominfo.
Tidak lama kemudian, Rudiantara pun kembali bertanya.
"Bu.. Bu.. Yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Bukan keyakinan Ibu? Ya udah makasih," tanyanya.
Jawaban Kominfo
Baca Juga: Buntut Ucapan Rudiantara, Ini Penjelasan Kemenkominfo
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara seketika menjadi pusat pemberitaan di sejumlah media nasional seiring dengan ucapan 'yang gaji kamu siapa' dalam acara internal Kemenkominfo yang berlangsung di Hall Basket Senayan, Jakarta, pada Kamis (31/1/2019).
Kemarin, lelaki yang akrab disapa Chief RA itu didapuk memberikan sambutan kepada tamu undangan yang didominasi karyawan Kemenkominfo. Ia lantas menjalin interaksi dengan para karyawan tentang sosialisasi Pemilu untuk Gedung Kemenkominfo lewat jalur voting. Saat itu, Rudiantara mengambil contoh berupa dua desain. Desain merah diberi nomor satu, dan putih untuk nomor dua.
Mulanya, sesi tersebut disambut antusias para karyawan dan berjalan interaktif, sampai akhirnya Rudiantara meminta seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) maju ke atas panggung untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak disangka, ASN tersebut justru mengasosiasikan penomoran desain itu sebagai pilihan politik untuk Pemilihan Presiden, April mendatang.
Saat itu, Menkominfo berasumsi mengapa ASN yang digaji rakyat atau pemerintah menyalahgunakan kesempatan untuk menunjukkan sikap tidak netralnya di forum umum. Puncaknya, konteks inilah yang memicu Rudiantara melontarkan pertanyaan, “Yang Gaji Ibu Siapa?”
Agar masyarakat tidak berspekulasi perihal pernyataan Rudiantara, Kemenkominfo langsung memberikan pernyataan resminya. Menurut Kemenkominfo, apa yang dilakukan Rudiantara sebenarnya tidak merujuk pada Pemilu, melainkan murni untuk pemilihan desain stiker Sosialisasi Pemilu yang akan dipasang di Gedung Kemenkominfo.
Baca Juga: Rudiantara dan Sri Mulyani Uji Coba Jaringan 4G di Kep Sangihe
Rudiantara sebenaranya ingin menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara yang dikumpulkan dari pajak masyarakat, sehingga ASN seharusnya mengambil posisi netral dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu capres di hadapan umum.
