Infografis
Suara.com - Dari panggung musik, ia meretas jalan ke panggung politik. Namun, peruntungan Ahmad Dhani tak lagi sama. Tak ada karpet merah yang terhampar untuk sang maestro. Jalannya justru penuh onak, yang berujung pada terungku.
Senin awal pekan ini, 28 Januari 2019, menjadi hari terakhir Ahmad Dhani—musikus cum politikus—bisa menghidu udara bebas di ibu kota.
Sebab pada hari yang sama, palu hakim menetapkan dirinya sebagai pesakitan. Dhani dianggap menyebar ujaran kebencian melalui media sosial.
Ia dianggap telah melanggar Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga: 'Bis Kota', Melawan Kopi Saset dari Utara Jakarta
"Memvonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa Ahmad Dhani, dan memerintahkan agar terdakwa ditahan," ujar Hakim Ketua Ratmoho membacakan amar putusan dalam sidang vonis Ahmad Dhani di PN Jaksel, Senin.
Ihwal pemenjaraan Dhani adalah tiga kicauan dalam akun Twitter miliknya, @ahmaddhaniprast. Ketiga tulisan itu sebenarnya diketik oleh administrator Dhani, yakni Bimo.
Cuitan Dhani yang pertama bertuliskan, “yang menistakan agama si Ahok, yang diadili KH Maruf Amin”.
Sementara tulisan kedua, “siapa saja pendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya”.
Ketiga, tertulis “sila pertama ketuhanan yang maha esa, penista agama jadi gubernur, kalian waras.”
Baca Juga: Kaum Muda yang Memilih Cadar di Era Terorisme
Ketiga tulisan itu cukup bagi Jack Boyd Lapian, pegiat media sosial, untuk melaporkan Ahmad Dhani ke aparat kepolisian hingga berujung pada pemenjaraannya.
