Infografis
Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB meminta jatah 10 kursi menteri jika Jokowi - Maruf Amin mengalahkan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pemilu Presiden atau Pilpres 2019. PKB menginginkan menteri di bidang ekonomi dalam upaya mendukung ekonomi lebih cepat makmur dan sejahtera.
Dia mengatakan di Kabinet Indonesia Kerja (KIK), PKB mendapatkan kursi Menteri Pemuda Olahraga (Menpora), Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), dan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti).
Hal itu dikatakan dikatakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
"Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapet 10 kursi menteri," kata Muhaimin, usai audiensi PC Muslimat NU, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu pekan lalu.
Baca Juga: Ketum PKB Minta Jatah 10 Menteri, JK: Berlebihan, yang Lain Dapat Apa?
"Kalau menteri 10 terutama Menteri Keuangan agar ekonomi bisa lebih cepat makmur dan sejahtera," ujarnya.
Dia berharap PKB mendapatkan kementerian terutama ekonomi, keuangan, industri dan usaha kecil dan menengah (UKM). Muhaimin mengatakan kementerian tersebut diharapkan memiliki visi-misi menjadikan perempuan sebagai pelaku ekonomi nasional.
"Saya akan mendorong pemerintah meletakkan perempuan dan ibu-ibu menjadi pelaku ekonomi terutama di perdesaan," katanya pula.
Dia mengatakan saat ini pemerintah sudah melakukan konsolidasi sosial dan infrastruktur, sehingga pada 2019 harus masuk pada meningkatkan kualitas kemampuan ekonomi masyarakat. Menurut dia, masyarakat khususnya Muslimat NU yang anggotanya tersebar di seluruh Indonesia harus menjadi pelaku ekonomi dan harus diberdayakan.
Sementara itu permintaan Cak Imin dijawab Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin, Jusuf Kalla. JK menilai permintaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berlebihan untuk mendapat 10 kursi menteri apabila Jokowi kembali memenangi Pilpres 2019.
Baca Juga: Kepala Desa Terancam Dipenjara karena Ajak Mendukung Caleg PKB dan PSI
"Kalau ada partai yang mau 10 (kursi menteri), (partai) yang lain dapat apa? Kan sama-sama berjuang, maka tentu dengan arif pasti juga (membaginya). Kalau (minta) 10 ya tentu berlebihan lah," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa siang kemarin.
JK mengatakan porsi jabatan menteri di Kabinet Indonesia Kerja Jokowi-JK saat ini terbagi dua, yakni dari kalangan profesional dan politikus. Sehingga, kata JK, apabila Jokowi ingin menggunakan pola yang sama bila menang pilpres nanti, maka setidaknya jatah menteri untuk partai politik paling banyak 17 kursi.
"Jadi sekarang ini (menteri) yang politisi itu kira-kira 16 sampai 17 (orang), setengahnya. Memang ada juga tentu partai-partai dengan kursi yang banyak diberikan kursi yang cukup, yang lebih baiklah, tergantung partainya nanti mendukung," jelas JK.
Jumlah jatah kursi menteri tersebut menjadi hak prerogatif Presiden, sehingga apabila partai menuntut terlalu banyak, maka hal itu dapat mengubah konstelasi politik khususnya dukungan terhadap pasangan calon Jokowi - Maruf Amin.
"Otomatis (itu) hak prerogatif Presiden tentu. Tapi Pak Presiden akan pertimbangkan sejauh mana upaya partai itu memenangkan presiden yang terpilih, (polanya) selalu begitu," ujarnya.
