Tanggapi Vonis Ahmad Dhani, M Taufik: Negara dalam Keadaan Berbahaya

Selasa, 29 Januari 2019 | 20:26 WIB
Tanggapi Vonis Ahmad Dhani, M Taufik: Negara dalam Keadaan Berbahaya
Ketua Sekretariat Nasional Prabowo-Sandiaga, Mohamad Taufik. (Suara.com/Tio)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Sekretariat Nasional Prabowo-Sandiaga, Mohamad Taufik mengaku prihatin melihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis kader Partai Gerindra Ahmad Dhani 1,5 tahun penjara terkait kasus ujaran kebencian.

Dia menyebut vonis yang dijatuhkan kepada Dhani sebagai korban kemunduran demokrasi. Bahkan, Taufik menyebutkan kondisi Indonesia sudah semakin berbahaya bagi orang yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Saya kira ini negara dalam keadaan berbahaya, semakin keras. Apa yang dilakukan Ahmad Dhani kan adalah bagian dari pembangunan demokrasi kebebasan menyampaikan pendapat, saya kira semua orang sepakat tentang itu," kata Muhammad Taufik di Sekretariat Nasional Prabowo - Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu khawatir jika kasus Ahmad Dhani ini akan membuat masyarakat tidak berani berbicara untuk mengkritik pemerintah.

Baca Juga: Ajukan Banding, Ahmad Dhani Dibela 40 Pengacara BPN Prabowo-Sandiaga

"Saya khawatir nanti tidak ada orang lagi yang berbicara, kalau sudah tidak ada yang mau bicara mundur betul demokrasi kita," jelasnya.

Sebagai dukungan terhadap Ahmad Dhani, Seknas Menteng atau biasa disebut "Kandang Banteng" akan menggelar diskusi "Selasaan" yang membahas kasus Ahmad Dhani.

"Minggu depan akan mendiskusikan soal posisi hukum Ahmad Dhani dalam diskusi selasaan, kita akan undang para pakar hukum untuk bicara," tukasnya.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Ahmad Dhani terkait kasus ujaran kebencian di media sosial. Terkait vonis itu, hakim juga memerintahkan agar Ahmad Dhani segera ditahan.

Ahmad Dhani dianggap telah melanggar pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga: Timses Prabowo Minta Jokowi - Ma'ruf Penuhi Janji Tes Baca Al Quran

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI