Ketum PKB Minta Jatah 10 Menteri, JK: Berlebihan, yang Lain Dapat Apa?

Dwi Bowo Raharjo Suara.Com
Selasa, 29 Januari 2019 | 16:21 WIB
Ketum PKB Minta Jatah 10 Menteri, JK: Berlebihan, yang Lain Dapat Apa?
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Rabu (16/5).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla menilai permintaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar soal jatah menteri berlebihan. Muhaimin sebelumnya meminta 10 posisi menteri jika Jokowi - Ma'ruf menang Pemilu 2019.

JK memastikan keinginan PKB itu sulit terwujud. Sebab, ia khawatir parpol pendukung Jokowi - Ma'ruf yang lain tidak dapat kebagian jatah menteri.

"Kalau ada partai yang mau 10 (kursi menteri), (partai) yang lain dapat apa? Kan sama-sama berjuang, maka tentu dengan arif pasti juga (membaginya). Kalau (minta) 10 ya tentu berlebihan lah," kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, seperti dilansir dri Antara, Selasa (29/1/2019).

Selain itu JK mencontohkan dengan porsi jabatan menteri di Kabinet Indonesia Kerja saat ini terbagi dua, yakni dari kalangan profesional dan politikus.

Baca Juga: PNS Diduga Terlibat Prostitusi Online, Ini Kata Polda Jatim

Sehingga, kata JK, apabila Jokowi ingin menggunakan pola yang sama bila menang pilpres nanti, maka setidaknya jatah menteri untuk partai politik paling banyak 17 kursi.

"Jadi sekarang ini (menteri) yang politisi itu kira-kira 16 sampai 17 (orang), setengahnya. Memang ada juga tentu partai-partai dengan kursi yang banyak diberikan kursi yang cukup, yang lebih baiklah, tergantung partainya nanti mendukung," jelas JK.

Lebih jauh JK mengatakan, jatah kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga apabila partai menuntut terlalu banyak, maka hal itu dapat mengubah konstelasi politik khususnya dukungan terhadap pasangan calon Jokowi-Ma'ruf.

"Otomatis (itu) hak prerogatif Presiden tentu. Tapi Pak Presiden akan pertimbangkan sejauh mana upaya partai itu memenangkan presiden yang terpilih, (polanya) selalu begitu," ujarnya.

Sebelumnya, saat menerima audiensi Muslimat NU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Muhaimin berharap partai yang dipimpinnya memperoleh 10 jatah kursi menteri apabila Jokowi-Ma'ruf memenangi Pilpres 2019.

Baca Juga: Kementan Luncurkan Buku Panduan Hadapi Penyakit Infeksi Baru dan Zoonosis

"Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapat 10 kursi menteri," kata Muhaimin di Jakarta, Minggu (27/1).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI