Infografis
Suara.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut Tabloid Indonesia Barokah merusak demokrasi. Terutama Tabloid Indonesia Barokah merusak demokrasi saat Pemilu 2019.
Moeldoko mengatakan Tabloid Indonesia Barokah perlu diselidiki. Sebab penyebaran tabloid Indonesia Barokah merupakan upaya-upaya yang dapat merusak demokrasi di Indonesia.
"Ini perlu didalami. Kita nggak senang lah kehidupan demokrasi yang diwarnai upaya-upaya yang seperti itu. Karena justru itu merusak ya merusak demokrasi," ujar Moeldoko di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).
Tabloid Indonesia Barokah yang dikirim oleh pengirim misterius itu tersebar melalui jasa pengiriman pos. Bawaslu di sejumlah daerah telah menyita Tabloid Indonesia Barokah.
Baca Juga: Respons Tabloid Barokah Indonesia, Sandiaga: Masyarakat Bosan Pola Lama
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu menuturkan perlunya membangun demokrasi dengan cara-cara yang bermartabat. Sebab Kata Moeldoko, cara-cara melalui penyebaran Tabloid Indonesia akan berdampak buruk pada demokrasi.
"Jadi kita bangun demokrasi dengan akal sehat dengan cara-cara yang bermartabat. Karena cara-cara yang seperti itu tidak bagus untuk perkembangan demokrasi kedepan," tandasnya.
Ketika ditanya perihal instrukksi Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membakar tabloid Indonesia Barokah, Moeldoko menjawab diplomatis.
"Saya pikir memang hal-hal yang bisa menimbulkan apa itu percikan-percikan gesekan-gesekan emosi itu supaya dihindari harus dihilangkan karena kurang bagus dalam iklim," tandasnya.
Informasinya, tabloid itu sudah menyebar di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Sedangkan redaksi dari tabloid itu dikabarkan berada di Bekasi, Jawa Barat.
Baca Juga: Guru Besar UIN Minta Penyebaran Tabloid Indonesia Barokah Dihentikan
Tabloid Indonesia Barokah yang beredar menampilkan halaman depan berjudul 'Reuni 212: Kepentingan Umat Atau Kepentingan Politik?'. Selain itu, ada juga judul-judul kecil yang menyebut soal Hizbut Tahrir juga radikalisme.
