Infografis
"LDP diselenggarakan terintegrasi dengan layanan dapur umum lapangan. Hal ini juga yang kami terapkan dalam penanganan bencana tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah," paparnya.
Dengan mengintegrasikan layanan menjadi satu tempat akan memudahkan penjangkauan dan penanganan yang holistik baik dari sisi perlindungan maupun pemulihan sosial warga terdampak bencana.
Bentuk kegiatan LDP meliputi psikoterapi, terapi dengan bermain, terapi spiritual melalui pengajian dan istighosah, hipnoterapi dan psikoedukasi.
"Upaya ini merupakan bagian dari pemulihan dan penguatan warga terdampak bencana," imbuhnya.
Baca Juga: Polri dan Kemensos Bentuk Satgas Amankan Bantuan Sosial
Wapres tiba di Pangkalan Udara TNI AU Hasanuddin Makassar bersama rombongan sekitar pukul 10.20 WITA menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Bae RJ-85.
Titik yang ditinjau pertama adalah lokasi Bendungan Bili-bili, Kabupaten Gowa dilanjutkan dengan mengunjungi Jembatan Sungai Jenelata yang ada di Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa. Rombongan kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Banjir Sulsel.
Seperti diketahui hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang melanda wilayah Sulawesi Selatan pada 22 Januari lalu.
Tercatat 53 kecamatan di 12 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami banjir, tanah longsor dan angin kencang Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Bantaeng, Kota Makassar, Kabupaten Selayar, dan Kabupaten Takalar.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat menjelaskan Kementerian Sosial telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Korban Bencana Banjir, Longsor dan Angin Kencang Provinsi Sulsel.
Baca Juga: Kemensos Hibur Anak-anak Korban Bencana di Palu, Sigi dan Donggala
"Tugas tim ini adalah melakukan pendampingan dan verifikasi data korban, mengerahkan 502 personel TAGANA Personil Tagana Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota terdampak, serta mengaktifkan klaster nasional pengungsian dan perlindungan," kata Harry.
