Respons Tabloid Barokah Indonesia, Sandiaga: Masyarakat Bosan Pola Lama

Minggu, 27 Januari 2019 | 22:02 WIB
Respons Tabloid Barokah Indonesia, Sandiaga: Masyarakat Bosan Pola Lama
Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno. (Suara.com/Tio)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menilai peredaran Tabloid Indonesia Barokah merupakan bentuk kampanye hitam. Dia pun meminta agar polisi bertindak cepat supaya peredaran tabloid kontroversial itu tak sampai ke tangan masyarakat.

Terkait hal ini, Sandiaga mengklaim bersama capres Prabowo Subianto sudah berkomitmen untuk tidak melakukan kampanye hitam.

"Kami sudah komitmen bahwa Prabowo-Sandi untuk kampanye damai tidak menggunakan kampanye hitam apalagi menggunakan pola-pola lama, masyarakat sudah sangat menolak pola kampanye hitam," kata Sandiaga Uno di Roemah Djoeang, Kebayoran, Jakarta Selatan, Minggu (27/1/2019).

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu juga mengimbau pendukungnya untuk tidak ikut melakukan kampanye hitam seperti menerbitkan media yang menyebarkan ujaran kebencian serta berita hoaks.

Baca Juga: Soal Guru Berbuat Cabul di Sekolah, SMPN 1 Slogohim Serahkan ke Disdik

Sandiaga juga mengaku setuju dengan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dengan tegas menyuruh masyarakat untuk membakar tabloid Indonesia Barokah jika melihatnya. Ia juga meminta proses hukum terus berjalan.

"Menurut saya yang paling terpenting adalah mencegah, penyebaran berita-berita yang sangat merugikan, dan menciderai proses demokrasi," jelasnya.

Seperti diketahui, tabloid yang dikirim oleh pengirim misterius itu tersebar melalui jasa pengiriman pos. Bawaslu di sejumlah daerah telah menyita Tabloid Indonesia Barokah.

Informasinya, tabloid itu sudah menyebar di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Sedangkan redaksi dari tabloid itu dikabarkan berada di Bekasi, Jawa Barat.

Tabloid Indonesia Barokah yang beredar menampilkan halaman depan berjudul 'Reuni 212: Kepentingan Umat Atau Kepentingan Politik?'. Selain itu, ada juga judul-judul kecil yang menyebut soal Hizbut Tahrir juga radikalisme.

Baca Juga: Pemberhentian PNS Koruptor Dianggap Lambat, KPK Curigai karena Ini

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI