Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menelisik dugaan anggota Komisi II DPR RI ikut cawe-cawe dalam pembabasan izin pembangunan proyek Meikarta di Bekasi, Jawa Barat, yang belakangan bermasalah karena diwarnai praktik suap.
Dugaan tersebut didapatkan KPK setelah memeriksa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jumat (25/1/2019), mengenai komunikasinya vi telepon dengan Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin, saat pembahasan izin proyek Meikarta. Bupati Neneng sendiri telah menjadi tersangka.
"Ada sejumlah rapat Komisi II DPR RI yang teridentifikasi pernah membahas proyek Meikarta ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Mengenai pemeriksaan Tjahjo, Febri mengatakan hal itu merupakan upaya mendalami fakta persidangan terdakwa Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
Baca Juga: Ayah: Kemungkinan Vanessa Angel Ditahan di Surabaya
Dalam persidangan Billy Sindoro, Bupati Neneng yang hadir sebagai saksi menyebutkan nama Mendagri Tjahjo Kumolo pernah menelepon dirinya untuk membantu memuluskan izin proyek Meikarta.
”Karenanya kami memanggil Mendagri untuk meminta klarifikasi mengenai pernyataan saksi Neneng dalam persidangan. Apakah benar berkomunikasi melalui telepon.”
Tjahjo sendiri setelah diperiksa KPK mengakui, melakukan komunikasi dengan Bupati Neneng melalui sambungan telepon.
Ia menuturkan, awalnya menelepon anak buahnya di Direktorat Jenderal Kemendagri yang sedang melakukan rapat dengan Bupati Neneng membahas proyek Meikarta.
"Bahwa di dalam ruangan dirjen ada bupati, ya tapi rapatnya sudah selesai. Intinya perizinan proyek itu yang mengeluarkan adalah bupati," ujar Tjahjo.
Baca Juga: Dimasukkan ke Inkubator Rakitan, Bayi Prematur Tewas Terbakar
"Karenanya saya meminta dirjen memberikan telepon itu ke Ibu Neneng. Saya katakan kepada Ibu Neneng, kalau sudah beres semua, segera diproses, dia (Neneng) bilang asal sesuai aturan, (saya jawab) baik, sesuai aturan.”
