Cek Fakta
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Mesuji Khamamik terkait kasus suap proyek infrastruktur di Kementerian PUPR di Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018. Selain itu, penyidik KPK turut menetapkan Taufik Hidayat adik kandung Khamamik, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, pemilik PT Jasa Promix Nusantara Sibron Azis dan Kardinal selaku pihak swasta.
Kelima orang itu ditetapkan sebagai tersangka dari hasil pemeriksaan pasca terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (23/1/2019) kemarin.
"Setelah melakukan pemeriksaan intensif KPK menaikan status penanganan lima orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).
Dari hasil penyidikan, kata Basaria Khamamik diduga mendapatkan suap dari Sibron Azis sebesar Rp 1.28 miliar. Uang suap itu diberikan melalui beberapa pihak termasuk adiktnya sebagai imbalan dari proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji yang digarap PT Jasa Promix Nusantara.
Baca Juga: Mobil Terbang Boeing Sukses Jalani Tes Lepas Landas
"Uang tersebut merupakan bagian dari permintaan fee proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek yang diminta KHM selaku Bupati Mesuji melalui WS, kepada calon pemenang lelang," ujar Basaria.
Menurutnya, Khamamik turut bersekongkol dengan adiknya untuk meminta jatah atas 4 proyek infrastruktur di Mesuji. Imbalan suap itu awalnya diterima oleh adik Khamamik.
"Diduga fee proyek diserahkan kepada TH dan digunakan untuk kepentingan Bupati," ujar Basaria.
Selain itu, Basaria mengungkapkan pemberian suap itu diterima Taufik beberapa tahap. Pada 28 Mei 2018 lalu, Sibron memberika uang Rp200 juta kepada Khamamik melalui adiktnya setela menerima tanda terima kontrak proyek tersebut.
"Tanggal 6 Agustus 2018, diterima Rp 100 Juta," ujar Basaria.
Baca Juga: Farhat Abbas Pengin Jadi Presenter Bareng Ahok
Dalam kasus ini, Khamamik, Taufik dan Wawan yang berperan sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
