Infografis
Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Ferdinand Hutahaean menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi gagal menjaga kedaulatan negara. Pasalnya, alasan pemerintah urung membebaskan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir karena permintaan PM Australia.
Sebelumnya Ferdinand pernah menduga bahwa adanya indikasi pemerintah mendapatkan tekanan dari pihak asing sehingga mengurungkan niatnya membebaskan Abu Bakar Baasyir. Dugaan Ferdinand kemudian terjawab usai adanya pemberitaan dari kantor berita Australia, Australian Associated Press yang menyebut PM Australia meminta Jokowi menghormati para korban Bom Bali I.
"Jika benar pembatalan pembebasan ABB itu atas permintaan Australia, maka Jokowi betul-betul tidak mampu menjaga kedaulatan negara," kata Ferdinand kepada Suara.com, Rabu (23/1/2019).
Dengan melihat langkah cepat pemerintah yang langsung membatalkan status pembebasan Abu Bakar Baasyir karena ada desakan dari PM Australia, Ferdinand pun menilai kalau Jokowi sangat mudah diintervensi pihak asing. Menurutnya hal tersebut tidak baik bagi bangsa Indonesia.
Baca Juga: Menhan Tegaskan Abu Bakar Ba'asyir Tak Bisa Bebas Begitu Saja
"(Jokowi) tidak mampu menjaga posisi Indonesia sebagai negara berdaulat. Jokowi menjadi sangat mudah ditekan oleh asing. Dan ini tidak baik untuk bangsa," pungkasnya.
Untuk diketahui, Australian Associated Press, kantor berita Australia, mengungkap penyebab urungnya narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir dibebaskan oleh pemerintah Indonesia meski sebelumnya sudah mendapat persetujuan Presiden Jokowi.
Dalam laporan AAP yang dikutip banyak media internasional, salah satunya The Guardian dengan judul “Bali bombings: Indonesia reviews Abu Bakar Bashir's release after Morrison's request”, Abu Bakar Baasyir urung bebas karena PM Australia Scott Morrison mendesak Jokowi berpikir ulang.
PM Scott Morrison meminta Jokowi menunjukkan rasa hormat kepada Australia, dengan tidak membebaskan Abu Bakar Baasyir yang merupakan otak alias dalang tragedi bom Bali.
“Menteri keamanan Indonesia (Menkopolhukam; Wiranto) mengatakan keputusan untuk membebaskan dalang pelaku pengeboman Bali Abu Bakar Bashir sedang ditinjau, itu setelah beberapa jam sebelumnya Scott Morrison mendesak Presiden Jokowi untuk menunjukkan rasa hormat kepada Australia,” tulis APP, Rabu (23/1/2019).
Baca Juga: Plin-plan Soal Abu Bakar Baasyir, Fadli Zon: Pemerintah Amatiran
