Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengomentari soal enggannya narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir menandatangani surat yang berisikan setia kepada Pancasila sebagai syarat pembebasannya. Langkah Baasyir, kata Fahri, membuat pusing pemerintah lantaran memiliki tujuan politik di balik pembebasan tidak bersyarakat.
Fahri menilai kalau Abu Bakar Baasyir merupakan pribadi yang keras kepala. Sehingga Baasyir tidak mudah diarahkan oleh pemerintah yang menurutnya telah mengagendakan pembebasan Baasyir untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2019.
"Itu yang begitu-begitu itu yang baliknya kepada pemerintah. Karena itu dugaan saya Abu Bakar Baasyir orang keras kepala kaya begitu ya nggak bakalan gampang juga nerima kemauannya pemerintah," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019).
"Sementara pemerintah itu semacam ada agenda mau pake ini menjelang pemilu. saya kira Abu Bakar Baasyir nggak akan mau dipake untuk kepentingan pemilu," sambungnya.
Baca Juga: Pengacara: Baasyir Rindu Bercengkrama dengan Keluarga
Dengan membebaskan Abu Bakar Baasyir, menurut Fahri pemerintah malah memunculkan keraguan atas sikapnya menangani isu-isu terorisme yang ada.
Fahri kemudian mengaku sepakat dengan ucapan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang pernah menyebut kalau isu-isu terorisme bukan dibuat dari dalam melainkan dikontrol dari luar negeri.
Hal itulah yang menurutnya membuat pemerintah tidak mantap dalam menangani berbagai macam isu-isu terorisme.
"Abu Bakar Baasyir itu seperti dibilang orang-orang dia tidak percaya sama pancasila. Dan dalam hal itu kita menganggap kita berbeda dengan dia gitu. Tetapi presiden ambigu karena ini tadi kan, agendanya dari awal nggak jelas," pungkasnya.
Baca Juga: Baru 5 Hari Nikah, Alika Tewas di Ranjang Usai Merengek ke Suami
Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir dilakukan pemerintah karena alasan kemanusiaan.
"Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya dia kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan," kata Jokowi seusai meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Cilawu, Garut, Jumat (18/1/2019)
