Gerindra Bantah, Sebut Ajat Sudrajat yang Dijatuhi Sanksi DKPP Bukan Kader

Senin, 21 Januari 2019 | 18:36 WIB
Gerindra Bantah, Sebut Ajat Sudrajat yang Dijatuhi Sanksi DKPP Bukan Kader
Logo Gerindra
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meluruskan informasi yang menyebut anggota KPUD Tangerang Selatan, Ajat Sudrajat, yang dijatuhi sanksi pelanggaran berat lantaran berstatus sebagai kader Partai Gerindra. Dasco menyebut anggota KPU Tangsel yang mendapat sanksi bukanlah kader partai yang diketuai Prabowo Subianto.

Menurut Dasco, dalam fakta persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Ajat bukan pengurus Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Ranting Gerindra. Selain itu, Ajat juga tidak terdaftar sebagai kader.

"Fakta persidangannya adalah yang bersangkutan bukan dewan pengurus di perwakilan cabang. Kemudian dia juga bukan kader," kata Dasco saat dihubungi Suara.com, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Ajat pernah menjalani masa percobaan sebagai tenaga ahli anggota fraksi Partai Gerindra selama tiga bulan, namun Ajat tidak mencantumkannya dalam riwayat hidupnya. Hal itu, kata Dasco, yang menyebabkan DKPP menjatuhi sanksi kepada Ajat.

Baca Juga: Kampanye Maruf Amin: Peran Kyai Sepeti Gunung, Tak Terlihat, Tapi Dahsyat

"Jadi dia nggak cantumkan di riwayat hidup. Nah itu dianggap Bawaslu melanggar pelanggaran berat, dan dia kena teguran berat," pungkasnya.

Untuk diketahui, Anggota KPU Tangerang Selatan, Ajat Sudradjat dikenai sanksi berat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ajat Sudradjat dinilai melakukan pelanggaran berat karena tercatat sebagai pengurus ranting Partai Gerindra di Banten.

Komisioner KPU Banten Mashudi membenarkan pemberian sanksi pelanggaran berat anggota KPU Tangsel atas nama Ajat Sudradjat oleh DKPP. Saat mendaftar sebagai anggota, ia dilaporkan ke Bawaslu Banten karena berstatus pengurus partai. Ia kemudian terpilih menjadi anggota KPU.

“Oleh Bawaslu diteruskan ke DKPP, proses di sidang kode etik dengan pemeriksaan saksi, bukti keterangan teradu dan pengadu, maka oleh majelis diberi sanksi pelanggaran berat,” kata Mashudi.

Baca Juga: Ombudsman: Kerusuhan Tanah Abang PKL vs Satpol PP karena Preman

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI