Infografis
Suara.com - Salah satu program prioritas Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) adalah pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur keuangan yang mampu mewujudkan terhubungnya transaksi keuangan antarkota, antarpropinsi, antarkabupaten, antarpulau dan antarwilayah. Dengan membangun infrastruktur yang terintegrasi hingga ke desa-desa, idealnya dimiliki oleh Koperasi Desa, BUMDes dan UMKM sehingga hasil produksi desa akan lebih cepat dan mudah terdistribusi ke daerah lain.
Salah satu terobosan yang dilakukan adalah membentuk Apex, yaitu lembaga keuangan desa yang dibentuk untuk mewujudkan industrialisasi pedesaan dimana memerlukan lembaga pembiayaan untuk memperkuat koperasi pedesaan tersebut.
Pembahasan tersebut merupakan inti dari FGD yang digelar oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), dengan tema “Mewujudkan Apex Lembaga Keuangan Desa Berbasis Koperasi dan LKMS”, di Gedung Kemenko Perekonomian RI, Jakarta.
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM pun sangat mendukung dibentuknya lembaga keuangan desa Apex ini. Apex akan menjadi lembaga ideal mengembangkan koperasi maupun usaha lainnya.
Baca Juga: Tingkatkan Ekonomi, LPDB Salurkan Dana Bergulir untuk KUMKM
“Kami sangat merespon baik, memang ini menjadi cita-cita saya sejak saya menjadi Deputi Pembiayaan dulu dan hal ini belum pernah terlaksana,” kata Direktur Utama LPDB KUMKM, Braman Setyo kepada wartawan di sela-sela acara FGD.
Ia dulu menyarankan agar LPDB seyogyanya menjadi Apex atau penyandang dananya. Apex ini bisa dilakukan melalui Koperasi syariah maupun konvensional. LPDB menyatakan siap menjadi Apex Inkopsyah. Inkopsyah bersama dengan primernya di seluruh Indonesia akan menyalurkan ke lembaga-lembaga yang ada di desa-desa.
Hal senada juga disampaikan oleh Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKP-RI), Ketua IKP-RI Prof Agustitin Setyobudi menyatakan sangat senang bila Apex ini terealisir. “IKP-RI dengan jumlah anggota 4.021.000 sangat mendukung hal itu,” ungkapnya.
IKP-RI saat ini juga sudah memiliki aset berupa sawah 100 Ha di Karawang, SPBE, 3 SPBU, sekolah dasar sampai perguruan tinggi di Bogor dan Karawang, Balai Pelatihan guru-guru dan lain-lain. “Manfaatkan jaringan-jaringan IKP-RI yang sampai ke desa-desa ini,” papar Agustitin.
Koperasi Baitul Qirad di Aceh, sebuah koperasi yang berhasil mengembangkan kopi gayo yang sudah menjadi salah satu bahan baku di Starbucks juga menyatakan hal yang sama. Ketua Koperasi Baitul Qirad Riswan Husin mengatakan, koperasinya kini beranggotakan sekitar 7.500 petani.
Baca Juga: LPDB-KUMKM Gelar Rekonsiliasi Pengalihan Dana Bergulir
Sementara itu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PNM, Gunadi berharap adanya pendekatan top down dari pemerintah. Pemerintah perlu mendorong Apex dan tidak diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar.
Dari KEIN, Aries Mufti yang juga mendampingi FGD tersebut memandang Apex sangat penting dan diperlukan. Salah satu penyebab belum terealisasi Apex ini menurutnya karena adanya regulator yang banyak sehingga ada masalah ego sektoral.
“Apex sangat penting untuk direalisasikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan desa. Di era tekhnologi 4.0 ini, maka mau tidak mau juga harus diimbangi dengan fintech,” paparnya.
