Infografis
Suara.com - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Nicholay Aprilindo, membantah pernyataan Capres nomor ururt 01 Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut tidak menggunakan biaya politik untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.
Nicholay mengungkapkan ucapan Jokowi yang keluar pada saat debat perdana capres - cawapres, Kamis (17/1/2019) malam tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam perjalanan Jokowi dari Wali Kota Solo hingga berhasil menjadi nomor orang satu di DKI Jakarta ternyata ada sosok adik dari Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.
Nicholay yang merupakan teman dari Jokowi menceritakan kisah awal pada 2008. Jokowi memintanya untuk dipertemukan dengan Hashim. Karena melihat sosok Jokowi yang sederhana, Nicholay mengundang Hashim datang ke Loji Gandrung, kantor wali kota Solo untuk menemui Jokowi.
"Dalam pembicaraan Jokowi memaparkan keberhasilan di Solo, memindahkan pasar tanpa Satpol PP dengan manusiawi, memakai tumpengan dan sebagainya," kata Nicholay di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2019).
Baca Juga: Serang Satpam, Polisi Tetapkan Pemilik Anjing Pitbull Sebagai Tersangka
Hashim yang berjiwa sosial tinggi, kata Nicholay, langsung tertarik dengan hasil-hasil kinerja Jokowi yang saat itu menjadi Wali Kota Solo. Pada kesempatan itu, Jokowi sempat mengutarakan keinginannya menjadi Gubernur.
Saat itu Hashim melihat potensi Jokowi yang bisa menjadi Gubernur Jawa Tengah, namun Jokowi malah ingin menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nicholay sebagi teman Jokowi sempat meyakinkan Hashim kalau sosok Jokowi bisa dibawa di Jakarta.
"Waktu itu untuk mengalahkan Foke (Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012). Nah akhirnya pak Hashim sangat setuju sehingga pak Hashim mempersiapkan segala sesuatu untuk jokowi masuk Jakarta," ujarnya.
Perjalanan Jokowi masuk ke Pilkada DKI Jakarta tidaklah mulus. Pasalnya, saat itu Gerindra harus mengajak partai lain agar bisa berpartisipasi dalam Pilkada. Gerindra sempat menawarkannya kepada PDIP saat itu, namun ditolak oleh Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri karena lebih memilih mengusung Foke.
Karena ingin meloloskan Jokowi, Hashim sampai harus meminta bantuan kepada Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra untuk melobi Megawati. Lobi itu pun membuahkan hasil. Kerja Gerindra dimulai dari titik ini dengan segala pembiayaan yang dipenuhi oleh Hashim.
Baca Juga: Ivan Kolev Tegaskan Piala Indonesia Penting Buat Persija
"Akhirnya semua pembiayaan dilakukan oleh pak Hashim. Nah, satu lagi yang perlu kalian catat adalah ketika pak Hashim mengajukan Jokowi, pak Prabowo mengajukan Ahok. Dipasangkan dengan Jokowi," tuturnya.
Saat itu Hashim sempat menolak Jokowi dipasangkan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dibawa oleh Prabowo lantaran Ahok pernah menghinanya. Di sini Prabowo bekerja keras untuk meyakini Hashim kalau Ahok pantas mendampingi Jokowi di Pilkada DKI 2012.
"Baik Ahok maupun pak Jokowi tidak didukung oleh pengusaha manapun, murni dari pak Hashim dari kantong pak Hashim sendiri," ujarnya.
Karena itu Nicholay menegaskan kalau Jokowi berbohong dengan menyebut tidak ada biaya politik di balik perjalannya menjadi kepala daerah. Bahkan Nicholay berani mengungkapkan kalau biaya politik yang dihabiskan Hashim demi kemenangan Jokowi mencapai ratusan miliar.
Nicholay malah kecewa melihat Jokowi tidak menunjukan rasa terima kasihnya kepada Hashim karena telah diberikan jalan hingga bantuan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Selain itu, kata Nicholay, Hashim kecewa dengan Jokowi karena telah berbohong saat ditanya soal isu maju sebagai presiden ketika masih menjabat sebagai Gubernur.
"Angkanya duit kalkulasi pokoknya diatas Rp 100 miliar. Jokowi yang minta karena nggak ada biaya dia. Kalau dia katakan tanpa biaya, bohong itu. Untuk biaya kampanye hingga jadi gubernur. Nggak ada timbal baliknya dan pak Hashim gak minta. Ketika Jokowi jadi gubernur tidak ada timbal balik apapun," tuturnya.
"Pak Hashim kecewa dong. Gimana sih dikhianati ketika sudah jadi gubernur dan presiden, tidak ada ucapan maaf, apresiasi pun tidak. Tidak ada minta izin atau minta maaf," pungkasnya.
