Infografis
Suara.com - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saling berbantahan dengan Capres nomor urut 1 Jokowi, dalam debat pertama Pilpres 2019, Kamis (17/1) malam, mengenai ada atau tidaknya kepentingan bisnis pribadi menteri-menteri negara.
“Kita mengetahui bersama masalah korupsi dan konflik kepentingan ini sangat erat hubungannya. Saya mau bertanya, apakah bapak bisa meyakini dan menjamin pejabat-pejabat yang bekerja untuk bapak benar-benar tidak memiliki kepentingan bisnis, pribadi, dalam menentukan kebijakan, terutama impor beras, gula, dan komoditas lain. Karena hal itu merugikan petani kita,” kata Prabowo kepada Jokowi.
Kala menanggapi pertanyaan Prabowo, Jokowi justru memulainya dengan menyatakan tak memunyai beban-beban masa lalu.
“Pertama akan saya mulai, bahwa saya ini tak memunyai beban-beban masa lalu, sehingga enak dalam bekerja,” tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Sebut Indonesia Dijadikan Contoh dalam Penanganan Terorisme
Jokowi lantas mengatakan, kalau Prabowo memunyai bukti-bukti penyelewengan wewenang yang dilakukan menteri-menterinya, bisa lapor ke aparat penegak hukum.
”Kalau memang ada dan bapak punya bukti kuat, jalankan saja mekanisme hukum. Lapor ke polisi, kpk, atau jaksa.”
Mendengar jawaban itu, Prabowo lantas mengajukan contoh kasus mengenai silang pendapat antara sejumlah menteri kabinet Jokowi tentang impor beras.
”Pak jokowi,dengan kerendahan hati, yang membingungkan kami, bahwa di antara menteri-menteri bapak berseberangan. Ada yang menyatakan persediaan beras cukup, tapi ada lagi yang mau impor beras. Ini membingungkan kami. Pejabat yang bapak angkat, termasuk Dirut Bulog (Budi Waseso) bilang (persediaan beras) cukup, Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) cukup, tapi Mendag (Enggartiasto Lukito) mengizinkan impor komoditas pangan. Ini membingungkan rakyat,” kata Prabowo.
Tak mau kalah, Jokowi mengatakan perbedaan pendapat di antara menteri-menterinya wajar terjadi, dan direstuinya.
Baca Juga: Prabowo Sebut Pejabat Negara Tergoda Korupsi karena Gaji Kecil
”Kalau ada perbedaan, dalam rapat misalnya, saya persilakan menteri saya berdebat. Ada yang mau impor, ada yang tidak. Kalau sama semua pendapatnya malah tak bagus. Tapi begitu diputuskan, apa pun putusannya harus dilaksanakan.”
